SLEMAN – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengapresiasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman. Bahkan berkat pengelolaan yang optimal, besaran dana desa Sleman bertambah dari Rp 80,85 miliar menjadi Rp 83,7 miliar kedepannya.

Dia mengungkapkan, dari 86 desa di Sleman tidak ada yang berstatus sangat tertinggal. Hanya ada dua persen dari total keseluruhan yang berstatus desa tertinggal. Jumlah ini, lanjutnya, sudah jauh dari kata ideal untuk satu daerah.

“Di seluruh pulau Jawa ada 30 persen, sementara di kawasan Sumatera rata-rata 75 persen terbesar ada di Papua mencapai 96 persen. Sleman hanya dua persen dari 86 desa, itu luar biasa,” ujarnya dalam Desiminasi Dana Desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (23/11/2017).

Turunnya dana desa ini masih ditambah adanya alokasi dana desa. Setidaknya jika digabung antara dana desa dan alokasi dana desa, setiap desa mengelola lebih dari Rp 2 milar. Nominal ini tentunya sudah cukup untuk menyejahterakan warganya.

Tujuan dari turunnya dana desa untuk menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data pemerintah pusat, secara nasional turun dari 17,9 juta penduduk miskin menjadi 17,1 juta. Salah satunya berkat pemanfaatan dana desa antara rentang waktu 2015 hingga 2017.

“Di DIJ turun dari 285 ribu jadi 179, 51 ribu penduduk miskin. Untuk wilayah Sleman sendiri tinggal 8 persen,” ujarnya.

Meski begitu dirinya mengakui ada kendala dalam pemanfaatan dana desa. Salah satunya keterlambatan penyusunan laporan. Padahal sifat dari laporan ini kolektif, artinya jika satu desa belum mengumpulkan berimbas pada satu kabupaten. Imbasnya dana desa tahun berikutnya mundur dari jadwal semula.

Untuk dirinya mendorong Pemkab Sleman melalui Bupati menciptakan Peraturan Bupati. Pemdes, lanjutnya juga harus mengimplementasikan dalam program yang ideal. Seperti adanya APBDes, perubahan regulasi aturan atau dikawal Perbup, hingga dokumen perencanaan berdasar tahun sebelumnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengungkapkan peningkatan dana desa bukti profesionalitas dalam pengelolaan. Pada awal pertama turun 2015, Sleman hanya mendapatkan Rp 28,05 miliar. Begitupula nominal Alokasi Dana Desa 2016 sebesar Rp 103,21 miliar dan untuk 2017 sebesar Rp 115,36miliar.

Dari 86 desa baru 21 desa yang membentuk BUMDes. Hal ini turut memperkuat pemanfaatan dana desa melalui APBDes sebesarRp 50 juta hingga Rp 100 juta. BUMDes, lanjutnya, dikelola pemdes dalam wujud usaha berbasis potensi lokal. (dwi/ila)