KUDU TERLIBAT: Pembicara dalamSosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kreatif Tahun 2017 di Balai Desa Pleret, Bantul kemarin (2/12). (Zakki Mubarok/Radar Jogja)
BANTUL – Direktur Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiyono menyoroti banyaknya praktik nikah dini di sebagian wilayah Indonesia. Butuh berbagai langkah untuk menekan pernikahan yang rerata disebabkan pergaulan bebas ini.

“Semua pemangku kepentingan harus terlibat,” tegas Sugiyono dalam Sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kreatif Tahun 2017 di Balai Desa Pleret, kemarin (2/12). Ikut hadir sebagai narasumber Pembina Keluarga Berencana DIJ Evi Ratnawati dan Wakil Ketua I DPRD Bantul Nur Subiyantoro.

Salah satu contohnya kepala desa (kades). Sugiyono mencontohkan, seorang kades di Boyolali, Jawa Tengah punya kiat sendiri menyikapi warganya yang melakukan pernikahan dini. Kades ini enggan menandatangani salah satu berkas persyaratan pernikahan dini.

Bahkan, lanjutnya, setiap berkas pernikahan di mana umur salah satu calon pengantinnya di bawah batas minimal aturan perundang-undangan selalu ditolak. Saking tegasnya, kades tersebut juga menolak menghadiri resepsi pernikahan dini meski diundang.

“Ini sebagai salah satu bentuk hukuman sosial,” ucapnya.

Bentuk hukuman sosial ini diperlukan. Sebab, Sugiyono menegaskan, membentuk keluarga harus terencana. Dengan begitu, berbagai aspek harus terpenuhi. Mulai fisik, ekonomi, mental, spritual bahkan sosial.

Berbagai aspek ini dapat terpenuhi andai usia calon pengantin (catin) telah mencapai usia ideal. Bagi catin perempuan minimal 21 tahun. Adapun catin pria minimal 25 tahun.

Dalam sosialisasi ini, Evi lebih menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar di dunia. Problemnya, keunggulan kuantitas ini tidak disertai dengan pembangunan SDM. Merujuk salah satu hasil sensus pada 2010 hampir separo penduduk Indonesia hanya lulusan sekolah dasar.

“SDM sangat penting. Jangan sampai di era globalisasi Indonesia hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” ingatnya.

Seolah melengkapi dua narasumber ini, Nur mengingatkan, pembentukan karakter anak merupakan tanggung jawab keluarga. Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab lembaga pendidikan.

“Kenakalan remaja seperti klithih tak lepas dari pengawasan orang tua,” tegas Nur mewanti-wanti. (zam)