JOGJA- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bersama Pemprov DIJ dan Pemkab Sleman telah memasang papan peringatan di tiga lokasi di lereng Gunung Merapi yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) III. Dua di antaranya adalah Rumah Susun Santri di Desa Purwobinangun dan Hotel Griya Persada di Desa Hargobinangun. Keduanya masuk Kecamatan Pakem. Satu lagi The Lost World Castle (TLWC) di Kecamatan Cangkringan.

“Pemasangan papan peringatan itu sebagai upaya mengembalikan lereng Merapi sebagai kawasan lindung,” ujar Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ Krido Suprayitno di kantornya Kamis (7/12).

Krido mengatakan, pemasangan papan peringatan telah dilakukan pada Selasa (5/12). Instansinya turut dilibatkan dalam koordinasi bersama Kementerian ATR, DPTR Kabupaten Sleman, Satpol PP, dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman serta beberapa instansi terkait lainnya.

Sesuai Perpres No. 70 Tahun 2014, kawasan lereng Merapi bukan untuk permukiman. Perpres itu mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Gunung Merapi.

Di lokasi itu, penataan ruang diprioritaskan untuk pelestarian lingkungan, sosial ekonomi, dan keamanan. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). “Kawasan tersebut termasuk rawan bencana alam geologi,” ingatnya.

DPTR DIJ memiliki tugas mengadakan pengawasan dan pengendalian KSN. Karena itu, penataan ruang di lereng Merapi harus diperuntukkan sebagai kawasan lindung. “Upaya ini akan terus kami lakukan,” katanya.

Terpisah, Kepala Bidang DPTR Sleman Rin Andrijani mengatakan, TLWC telah mendapatkan peringatan hingga tiga kali. Bahkan perkara tersebut telah disidik oleh Satpol PP Sleman. Saat perkara itu hendak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman, Polres Sleman juga mengadakan penyidikan. Jika Satpol PP mengadakan penyidikan atas dugaan pelanggaran perda, maka polisi menyidik dari sisi pidana. “Atas arahan pimpinan kami kemudian menunggu proses hukum yang dilakukan Polres Sleman,” tegas Rin.

Seiring dengan proses itu, Kementerian ATR turun tangan. Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR Suryaman Kardiat juga hadir saat pemasangan papan tersebut. “Ini bagian dari pembinaan yang kami lakukan sebelum ke tahap berikutnya,” jelasnya.

Sementara Sekda Sleman Sumadi mengakui ada warganya yang belum patuh. Sesuai prosedur pembangunan sejatinya melalui proses perizinan. Termasuk konsultasi ke DPTR Sleman terkait lokasi pembangunan.

Pemkab Sleman, tegasnya, tidak akan mengeluarkan izin pembangunan fisik maupun sarana prasarana pariwisata di wilayah KRB III. “Ke depan akan pasang lagi peringatan di tempat lain. Tahapannya kurang lebih sama. Sosialisasi dahulu, lalu peringatan hingga langkah pembongkaran. Jadi tidak menutup kemungkinan bangunan-bangunan yang melanggar dibongkar,” tegas Sumadi. (dwi/kus/ong)