JOGJA – Badai siklon tropis Cempaka yang melanda wilayah DIJ beberapa waktu lalu mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil cukup signifikan. Pemprov DIJ mencatat nilai kerugian mencapai Rp 200 miliar. Meliputi kerusakan infrastruktur jalan, talud, dan jembatan. Juga permukiman penduduk, serta korban jiwa.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengaku telah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kewenangan untuk penanganan dampak bencana. Sekaligus menginventarisasi semua kerugian untuk dipilah berdasarkan skala prioritas penanganannya. “Mana yang darurat dan butuh segera direkonstruksi jadi prioritas,” katanya di Kepatihan Kamis (7/12).

Pemilahan skala prioritas rekonstruksi infrastruktur dinilai krusial demi kelangsungan hidup korban bencana dan normalisasi aktivitas masyarakat. Perbaikan darurat infrastruktur juga demi menjaga agar tingkat kerusakannya tidak semakin parah. Ini mengingat prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut musim penghujan masih akan berlangsung hingga Februari 2018.

“Penanganan kerusakan infrastruktur juga kami komunikasikan dengan pemerintah pusat,” ucap Gatot. Bahkan, lanjut Gatot, rencana kehadiran Presiden Joko Widodo di DIJ, Sabtu (9/12), akan dimanfaatkan untuk membahas masalah penanganan bencana. Terlebih ketentuan bantuan darurat belum digodok oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Nanti kita lihat supporting-nya bagaimana,” lanjut bekas penjabat bupati Sleman itu.
Selain infrastruktur, siklon tropis Cempaka juga menjadi pukulan serius bagi sektor perikanan.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan DIJ Suwarman Partosuwiryo mengaku, siklon Cempaka mengakibatkan kerugian di sektor perikanan mencapai Rp 3,9 miliar. Baik budidaya maupun perikanan tangkap. Dari nilai tersebut, Suwarman merinci, kerugian budidaya ikan saja mencapai Rp 2,9 miliar. Jenis kerugian didominasi kolam yang kebanjiran, sehingga ikan siap panen terlepas. Demikian pula benih ikannya. “Kerugian terbesar dialami di Kabupaten Bantul. Sebesar Rp 1,8 miliar, Kulonprogo Rp 690 juta, Gunungkidul sekitar Rp 280 juta, dan Sleman Rp 40 juta,” paparnya.

Sedangkan kerugian di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 800 juta. Ini dialami nelayan di dua pelabuhan perikanan, Sadeng, Bantul dan Tanjung Adikarta, Kulonprogo. Sementara kerugian nelayan di pesisir pantai selatan Gunungkidul mencapai Rp 80 juta.

“Sambil menunggu arahan dari atas kami berkoordinasi dengan pelaku usaha perikanan supaya mereka bisa bangkit lagi,” ujarnya.

Dibanding empat daerah terdampak banjir dan tanah longsor di DIJ, Gunungkidul mengalami kerugian paling besar. Nilainya diprediksi lebih separo dari total kerugian se-DIJ.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul Eddy Praptono mengatakan, kerugian tersebut belum termasuk dampak terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat. “Paling banyak kerusakan jembatan. Ada di 11 kecamatan. Lalu kerusakan jalan di 9 titik dan rumah rusak 202 unit,” ungkap Eddy.
Menurut Eddy, kerusakan akibat banjir merata di hampir seluruh kecamatan se-Gunungkidul. Namun, titik terparah berada di zona satu bencana. Meliputi wilayah Semanu, Gedangsari, Playen, Karangmojo, Semin,Girisubo, Wonosari, Tanjunsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Patuk.

Eddy mengatakan, biaya perbaikan infrastruktur tak mungkin ditanggung seluruhnya oleh Pemkab Gunungkidul. Tapi melalui sharing anggaran dengan pusat dan provinsi. (dya/gun/yog/ong)