JOGJA – Kemampuan legislasi anggota DPRD Kota Jogja kembali dipertanyakan. Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum yang disusun DPRD Kota Jogja dituding hanya copy paste(copas) dari UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebelumnya draf Raperda Penyandang Disabilitas juga dinilai hanya copy paste UU nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Setlah membaca draf Raperda tersebut tidak terdapat hal yang baru, nampak sekedar copy paste UU nomor 11 tahun 2011,” kata Juru Bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)DIJ Irsyad Ade Irawankemarin (6/12). Menurut dia, harusnya perda tersebut bisa menyempurnakan UU Bantuan Hukum sesuai kondisi dan karakteristik Kota Jogja.

Irsyad mencontohkan, dalam draf raperda yang dibacanya terdapat kesamaan seperti tentang siapa yang berhak menjadi penerima bantuan hukum. Pada bagian ketentuan umum, ujarnya, baik raperda maupun UU sama menjelaskan yang disebut penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. “Dalam draf raperda hanya diubah menjadi orang atau sekelompok orang masyarakat miskin,” ujarnya.

Menurut dia, perumusan pengertian penrima bantuan hukum tersebut mengalami penyempitan dari orang yang tidak mampu secara hukum dan memerlukan bantuan hukum menjadi orang yang tidak mampu secara eknomi. “Masalahnya pengertian tersebut tidak melingkupi orang atau kelompok tidak mampu laiinya dalam mengakses keadilan,” sebutnya.

Irsyad menyebut seperti kalangan buruh yang menjadi korban PHK. Upah Minimum kabupaten/kota di DIJ diketok di atas Rp 1 juta. Padahal kriteria miskin yang dipatok Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan di bawah Rp 600 ribu per bulan.

“Mumpung belum dibahas, draf raperda bisa diperbaiki untuk kriteria penerima bantuan hukum, termasuk melibatkan kalangan buruh dalam pembahasan,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti mengatakan Raperda tentang Bantuan Hukum Warga Miskin saat ini masih dalam proses pembuatan naskah akademik (NA). Penyusunan NA oleh pihak ketiga itu nantinya pasti disempurnakan kembali sebelum menjadi draf raperda. “Termasuk siapa saja yang berhak menerima bantuan akan diperjelas,” ujarnya.

Sebelumnya fasilitasi Raperda Pneyandang Disabilitas DPRD Kota Jogja ditolak oleh Biro Hukum Setprov DIJ karena dinilai hanya copy paste dari UU. Sebelum Raperda Penyandang Disabilitas serta RaperdaPemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif juga ditolak. Penolakan karena isinya belum terperinci tentang objek pengaturannya hingga apa yang mau diatur. (pra)