JOGJA – Langkah kepolisian Kulonprogo membebaskan kelompok mahasiswa dan aktivis yang ikut aksi penolakan pembongkaran rumah untuk lahan proyek pembangunan bandara baru, New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) Temon Kulonprogo DIJ diapresiasi Indonesia Audit Watch (IAW).

IAW menilai penahanan itu juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi mahasiswa saat akan menyampaikan aspirasinya. Ketua Pendiri IAW Junisab Akbar mengatakan meski aksi mahasiswa dan aktivis berniat baik untuk menolong sekelompok masyarakat yang tidak mau rumahnya dibongkar oleh PT Angkasa Pura I (AP I), tapi sebaiknya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. “Mahasiswa perlu menelusuri seperti apa sebenarnya esensi tata kelola perencanaan pembangunan bandara internasional di Kulonprogo yang dirancang AP I,” ujar Junisab saat berkunjung ke Jogja minggu (10/12).

Terlebih, lanjut pria kelahiran Sumatera Utara NYIA menjadi bandara kedua setelah Adisutjipto, sehingga dinilai akan menambah gairah rakyat dan pemimpin DIJ. “Karena program yang dilakukan merupakan program pembangunan yang sudah dipikirkan dengan matang oleh ahli-ahli dari PT AP I selaku pemilik proyek dan sudah berdasarkan ketentuan yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah,” jelasnya.

Junisab menambahkan Surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK.557 tahun 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Bandar Udara dan nomor: SK.558 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Bandar Udara NYIA adalah bukti proses pembangunan sudah dilakukan dengan teliti. “Kami apresiatif. Bahkan, rencana Induk Bandara Baru DIJ ada Keputusan Menteri Perhubungan nomor 1164 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kulonprogo DIJ,” terangnya.

Terpenting tegas dia, AP I harus bisa tetap ikut berkontribusi langsung terhadap masyakarat sekitar saat dan pasca pembangunan bandara nanti.
Junisab menilai bahwa jika ada sebagian kecil lagi rumah yang masih bertahan kemungkinan besar bisa saja karena ada kendala internal di antara masyarakat. “Bisa jadi ada dugaan perselihan internal keluarga atau pembagian hak waris, atau hal lain sehingga berkembang menjadi seperti sebuah penolakan,” ungkapnya.

Bahkan mantan anggota DPR itu menilai bahwa jalur hukum dengan konsinyasi ke Pengadilan adalah jalan yang terhormat sesuai hukum. Apalagi lanjut dia pelaksanaan proyek tersebut sudah didampingi Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung dan TP4 Daerah Kejaksaan Tinggi DIJ.
“AP I tertib hukumnya bagus, apalagi pelaksanaan proyek itu didampingi tim P4 Kejaksaan,” tegasnya.

Junisab juga meminta agar Gubernur DIJ Hamengku Buwono Xtetap sabar dalam mengawal proses pembangunan bandara. Menurut dia pengunjuk-rasa penolak bandara itu adalah rakyatnya meski identitas mahasiswa itu banyak berasal dari luar Jogja.
“Itulah sikap bijak seorang Sultan ada solusi yang diberikan, tidak salah juga aktivis dan mahasiswa itu bersilaturahmi bertanya langsung ke Gubernurnya,” sarannya.