SLEMAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dalam memberantas sumber penyakit masyarakat cukup tinggi. Salah satunya adalah penyitaan minuman beralkohol dari penjual tak berijin. Setidaknya ada 5050 botol minuman yang dimusnahkan di Lapangan Pemkab Sleman, Senin (19/12).

Ribuan botol mihol tersebut berasal dari beberapa golongan. Terdiri dari 4887 botol minuman berlabel golongan A, B dan C. Adapula jenis ciu dan oplosan hingga 151 botol, 7 jerigen total 140 liter dan 5 plastik ukuran setengah kilogram.

“Miras berujung pada tindak kriminalitas jika tidak dikendalikan. Sitaan ini merupakan hasil operasi oleh Satpol PP Sleman selama satu tahun,” ujar Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun.

Menurutnya upaya pemberantasan mihol perlu keterlibatan semua golongan masyarakat. Pemerintah, lanjutnya, hanya pengawas dalam aturan baku. Sementara dalam lingkup lingkungan masyarakat, warga justru berperan lebih besar.

Tindakan yang bisa dilakukan mulai pengawasan lingkungan. Jika ada cafe yang menjual mihol perlu memastikan perijinannya. Dimana mihol tidak bisa dijual tanpa mengantongi perijinan dari Pemkab Sleman.

“Tertuang dalam Perda Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Hasil operasi ini ada yang dari cafe, harusnya tidak berjualan mihol tapi ngeyel tetap jualan,” tegasnya.

Muslimatun juga berpesan aga4 Satpol PP selaku penegak aturan baku bertindak tegas. Bisa juga melalui sosialisasi kepada pengusaha maupun warga mengenai detail mihol. Baik dari sisi perijinan berjualan hingga dampaknya bagi lingkungan.

“Satpol PP harus tegas dalam menjalankan aturan, bisa berkoordinasi dengan stakeholder Pemkab Sleman lainnya atau aparat hukum seperti kepolisian,” ujarnya.

Kasatpol PP Sleman Heri Sutopo mengungkapkan ribuan botol mihol yang dijual tergolong ilegal. Dimana para penjual tidak mengantongi ijin. Selain disita, penjual juga dikenai denda sesuai keputusan PN Sleman.

Sayangnya dalam beberapa kondisi, sitaan justru datang dari pelaku kumatan. Dimana pelaku tidak hanya tertangkap untuk pertama kali. Inipula yang dikeluhkan oleh Satpol PP dimana pada awal-awal denda yang diterapkan belum maksimal.

“Kalau maksimalnya denda Rp 50 juta, tapi masih ada beberapa penjual yang menyepelekan. Tapi kemarin ada dua pengusaha yang dikenakan denda Rp 25 juta, bisa jadi efek jera bagi yang lain,” jelasnya.

Selain upaya denda maksimal, Pemkab Sleman juga mulai tegas dalam langkah lainnya. Berupa penerapan hukum kurungan bagi pengusaha yang ngeyel. Setidaknya, tindakan ini diterapkan jika ada pelanggaran hingga tiga kali.

Keputusan ini diambil karena efek jera dari denda dianggap angin lalu. Terutama para pelaku kumatan yang kerap terjaring operasi penegakan perda. Konsep ini, lanjutnya, akan berlaku tegas mulai tahun depan.

“Jika mengulang sampai tiga kali maka akan langsung penjara. Denda sudah tidak mempan, orang memberi sekian puluh juta maka selesai. Beda kalau masuk sel penjara,” tegasnya. (dwi/ong)