PURWOREJO-Proyek penataan Alun-alun Purworejo yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 dan tidak rampung sesuai jadwal menjadi perbincangan hangat di awal tahun ini.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo melakukan audit teknis sebelum pekerjaan diselesaikan tersebut.

Desakan itu muncul dalam rapat koordinasi DPRD dan Pemkab Purworejo di ruang Komisi D, Rabu (3/1). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Luhur Pambudi, Wakil Ketua H Munawir, Ketua Fraksi Golkar Sutardi,

Ketua Fraksi PDIP Prabowo, Sekretaris F PKS Ngandianto, Ketua F Gerindra Muharomah, Ketua F PKB Much Dahlan, Ketua F Demokrat Rujiyanto dan Ketua Komisi B Dion Agasi serta beberapa anggota yang lain.

Sementara dari pemkab tampak Ketua Sekda Said Romadhon, Asisten II Sekda Gandi Budi Supriyanto DPU PR Fathori, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Suhartini.

“Proyek ini tidak selesai dan pelaksana telah diputus kontrak,” kata Luhur Pambudi. Kontrak pengerjaan harus diselesaikan 27 Desember. Namun, sesuai tenggat waktu yang ditentukan itu tidak selesai. Kemudian diberikan perpanjangan waktu dua hari untuk
pembersihan material.

Karena itu, Luhur mendesak agar proyek ini dibereskan. Namun, sebelum itu dia meminta dilakukan audit terhadap proyek ini. Harapannya akan diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan serta waktu pengerjaannya. “Koordinasi ini penting agar segera ada langkah penyelamatan. Sehingga keberadaan Alun-Alun Purworejo sekarang ini tidak membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Dion Agasi dari Fraksi PDI Perjuangan menilai, sah-sah saja ada proyek yang dikerjakan mendahului anggaran. Hanya saja sebelum melangkah, perlu ada kejelasan persentase pekerjaan yang telah dilakukan.”Dengan adanya penghitungan yang tepat nantinya penganggarannya jaditerukur, jadi tidak lebih atau tidak kurang,” ujar Dion.

Dion juga sempat menananyakan tentang pelaksanaan pekerjaan yang hingga 29 Desember bisa mencapai 87 persen. Padahal
dalam rapat koordinasi sebelumnya, 26 Desember pekerjaannya baru 80 persen. “Dari persentase itu, setelah dilakukan audit akan diketahui apakah memang benar pekerjaannya bisa 87 persen atau tidak. Kalaupun tidak tentu pihak pelaksana harus mengembalikan kelebihan pembayarannya,” imbuh Dion.

Kepala DPU PR Purworejo Fathori menyatakan siap menindaklanjuti hasil dari audit teknis. Jeda waktu hingga pelaksanaan audit teknis, pihaknya tidak akan melakukan kegiatan apa-apa di proyek Alun-Alun Purworejo.(udi/din/ong)