JOGJA – Proses penataan kawasan Malioboro jilid tiga pada 2018 ini dimulai dengan pengosongan angkringan Margomulyo yang ada di depan eks Bioskop Indra. Mulai Rabu (31/1) angkringan yang menempati bangunan bekas Rumah Makan Cirebon tersebut mulai berhenti beroperasi.

“Sewa kami ke Pemprov DIJ habis 1 Maret nanti, tapi sejak awal kami berinisiatif memindahkan diri sebagai bagian mendukung penataan kawasan eks Bioskop Indra,” ujar pengelola Angkringan Margomulyo Krisnadi Setyawan.

Penutupan angkringan Margomulyo tersebut ditandai dengan pentas budaya oleh beberapa musisi dan seniman yang biasa pentas di sana tadi malam.

“Acara perpisahan ini sekaligus untuk mengingatkan Pemprov DIJ jika di ujung jalan Malioboro ada tempat yang layak jadi pusat kesenian atau kebudayaan,” tambahnya.

Menurut Thole, sapaannya, sebagai pengelola angkringan Margomulyo yang menyewa lokasi dari Pemprov DIJ menyadari jika lokasinya akan dibangun. Dari hasil komunikasi dengan Pemprov DIJ, bekas Rumah Makan Cirebon tersebut akan direnovasi sebagai bagian dari pembangunan eks Bioskop Indra yang ada di belakangnya.

“Informasi ke kami bekas Rumah Makan Cirebon akan direnovasi dan dikembalikan seperti semula,” ungkapnya.

Berbeda dengan pengelola angkringan Margomulyo yang menyatakan dukungannya, para pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro masih menilai pembangunan sentra PKL di eks Bioskop Indra tersebut hanya sebuah wacana dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ.

“Rencana itu bukan dari Pemkot Jogja maupun Pemprov DIJ, selama belum ada sosialisasi kami anggap rencana itu tidak ada,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Komunitas Kawasan Malioboro (LPKKM) Rudiarto.

Menurut Rudiarto, hingga kemarin belum ada sosialisasi dari Pemkot Jogja, melalui UPT Malioboro maupun Pemprov DIJ. Mereka pun memilih untuk tidak memikirkan isu relokasi tersebut tapi fokus pada aktivitas jual beli mereka dan tampilan tempat berjualan yang bersih dan nyaman.

“Sesuai arahan kami hanya fokus pada jualan kami yang tertib, bersih, dan nyaman,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara mengaku kaget ketika hadir dalam Dialog Arsitek Istimewa bertema “Arsitek Bermartabat, Kota Beradab, Malioboroku” di Jogja Gallery, Jalan Pekapalan, Alun-Alun Utara Jogja, Selasa malam (30/1). “Saya kira Malioboro baik-baik saja, tapi ternyata orang Jogja masih punya masalah dengan Malioboro,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, sebenarnya Malioboro saat ini sudah cukup baik. Buktinya tiap liburan masih banyak wisatawan yang datang ke sana. Tapi, Ahmad juga mengingatkan jika masyarakat DIJ maupun wisatawan sudah senang dengan Malioboro yang saat ini kenapa harus diubah.

“Pertanyaannya Malioboro itu punya warga DIJ atau Indonesia?” tanyanya.

Arsitek di DIJ juga dimintanya bisa membuat karya desain Malioboro yang sesuai harapan masyarakat. “Arsitek itu menciptakan sesuatu untuk masyarakat, meski hasilnya tidak selalu bagus,” lanjutnya.

Salah seorang arsitek Eko Agus Prawoto menuturkan, dalam penataan kawasan yang penting bukan pada perubahan fisiknya saja tapi juga perencanaan sosial. Menurut dia, jika pendekatannya dalam masalah bentuk, belum menyelesaikan persoalan.

Hal itu juga yang diharapkannya diterapkan dalam penataan Malioboro. “Lebih pada kesepakatan kota ini mau diapakan, tidak bisa dengan pemaksaan nilai sebagian orang untuk diterapkan pada orang lainnya,” jelasnya.

Hal itu juga yang diamini Ketua IAI DIJ Ahmad Saifudin Mutaqi. Dia mengungkapkan, untuk penataan Malioboro sendiri sudah memiliki konsep grand design yang bagus. Tapi desain yang bagus tidak akan terwujud jika tanpa dukungan masyarakat. Terutama perilaku masyarakat yang beraktivitas di Malioboro.

“Tidak bisa hanya berharap ditata secara fisik Malioboro akan langsung baik,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, penataan suatu kawasan tidak bisa memaksakan kehendak dari satu kelompok saja. Di Malioboro, jelas dia, terdapat banyak kelompok dengan pemikiran masing-masing. Menurut dia, keseragaman bukan merupakan solusi untuk penataan meski harus ada aturan main yang disepakati.

“Ke depan penataan tidak bisa digulirkan dari atas ke bawah, dipaksa mengikuti kemauan yang di atas,” ungkapnya. (pra/ila/mg1)