JOGJA – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 menitik beratkan pada pembangunan manusia dan kebijakan yang ada di DIJ. Mengingat ketimpangan dan angka kemiskinan yang ada di DIJ masih cukup tinggi.
Kepala Bapepeda DIJ Tavip Agus Riyanto menyoroti ketimpangan atau gini ratio DIJ sebesar 0,440 pada September 2017. Tingginya gini ratio tersebut, jelasnya, karena jumlah penduduk yang berada di kalangan menengah ke atas mengalami pertumbuhan penghasilan tiga kali lebih cepat dibandingkan penduduk miskin.
“Sementara penduduk kelas bawah pendapatannya stagnan. Ini penyebab ketimpangan di DIJ,” kata Tavip dalam pemaparannya di Grand Inna Malioboro, Rabu (31/1).
Dia menjelaskan, ketimpangan antarwilayah pada periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan meningkat dari 0,4737 di 2012 menjadi 0,4661 di 2016.
Meningkatnya ketimpangan tersebut memerlukan kebijakan afirmatif untuk mendorong pembangunan daerah tertinggal.
Sementara tingkat kemiskinan DIJ pada September 2017 sebesar 12,36 persen atau 466,33ribu orang. Jumlah tersebut, sebutnya, mengalami penurunan 0,66 selam setengah tahun.
Dalam menyongsong abad samudera hindia untuk kemulian martabat, kata Tavip, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi menjadi prioritas. Oleh karena itu, RPJMD 2018-2022 mengusung dua misi utama, yakni meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan. Misi kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
“Ini sesuai dengan arahan Presiden yang menyarankan prorgam prioritas tak perlu banyak-banyak,” jelasnya.
Dijelaskan program prioritas yang akan dijalankan nantinya akan mengacu pada kualitas. “Kalau banyak tapi ecek-ecek hasilnya tidak terlihat,” katanya
Guna meningkatkan derajat kualitas SDM, DIJ telah merancang program peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan. Indikatornya adalah partisipasi pemuda dalam pendidikan kepemudaan, presentase sekolah yang menerapkan pendidikan. Pada tahun 2016, IPM DIJ sebesar 78,38.
“IPM yang ada di DIJ, hanya kalah dari DKI Jakarta yang ada diposisi pertama,” jelasnya.
Guna memangkas kesenjangan ekonomi, Tavip menyebut, Pemprov akan menjalankan model perjumpaan silang ekonomi. Di mana pengusaha yang kuat membina mereka yang punya kapital terbatas.
Dikatakan, untuk ketimpangan wilayah, utamanya Kulonprogo dengan Sleman dan Jogja besar kemungkinan akan tergerus ketika bandara baru sudah mulai beroperasi. Sedangkan untuk daerah selatan seperti Gunungkidul dan Bantul akan ditekankan pada pembangunan berbasis kelautan.
Sementara itu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X menyatakan, visi RPJMD 2017-2022 adalah Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Visi ini berangkat dari visi dan misi yang sudah disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD DIJ, beberapa waktu lalu.
Kemulian dalam visi itu, dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia (misi lima tahun Gubernur) yakni terpenuhinya kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan, terwujudnya kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh, dan berkeadilan, serta pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.
HB X berharap kepada seluruh perangkat daerah dapat menjabarkan visi dan misi Gubernur dalam program dan kegiatan yang terukur dan terarah serta mampu menjawab isu-isu pembangunan yang kita hadapi saat ini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, DIJ saat ini posisinya sudah tinggal landas. “Bagaimana mendorongnya agar menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Tjahjo mengungkapkan, yang perlu dilakukan adalah optimalisasi potensi daerah, keanekaragaman, dan penyesuaian alokasi antara pembangunan pusat dengan daerah.
“Ke depan harus dibangun konektivitas dengan daerah sekitarnya, seperti Klaten dan lain-lain,” jelasnya. (bhn/ila/mg1)
