JOGJA – BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem pembayaran tertutup atau Close Payment System bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta dan Badan Usaha. Sistem baru ini akan diberlakukan mulai 1 Februari 2018.

Close Payment System adalah sistem pembayaran iuran JKN-KIS yang mensyaratkan pembayaran iuran hanya dapat dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan. Artinya, badan usaha atau perusahaan harus membayar besaran iuran sesuai jumlah yang ditagihkan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan, kebijakan ini dilakukan tak lain untuk kepentingan peserta. Terutama untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Misalnya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai dengan yang ditagihkan. Pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai dengan kelipatannya,” katanya dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Close Payment System Badan Usaha, di UC Hotel, baru-baru ini (29/1).

Hesti, sapaannya, menjelaskan dengan sistem tersebut, badan usaha atau perusahaan juga lebih mudah dalam memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai/ karyawannya. Saat ini, iuran JKN-KIS untuk sektor PPU dibayar oleh pemberi kerja sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan. Dari persentase tersebut perusahaan punya kewajiban membayar besaran iuran kepesertaan pegawai sebesar 4 persen, sedangkan pegawai membayar 1 persen sisanya.

Untuk memastikan kelancaran kebijakan itu, lanjut Hesti, BPJS Kesehatan telah melakukan rekonsiliasi data dengan badan usaha yang terdaftar di wilayah kerjanya. Rekonsiliasi data penting untuk menghitung kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran sebelum pelaksanaan Close Payment System.

Selain itu, akan terdapat data individual peserta terkini sehingga bisa meningkatkan kualitas dan akurasi data peserta JKN-KIS.

“Dengan demikian, akurasi data kepesertaan dan jumlah iuran yang tercatat baik di perusahaan maupun pada BPJS Kesehatan akan lebih terjamin,” jelasnya.

Dia berharap, data peserta terdaftar akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan. Tidak hanya itu, pembayarannya juga sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan. (sce/met/ila/mg1)