PURWOREJO-Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa/Kelurahan di kabupaten Purworejo, Polosoro memilih bersikap netral dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ini. Polosoro menyerahkan masing-masing individu untuk menentukan pilihan dengan syarat menanggalkan jabatannya.

“Kami tidak mengarahkan dukungan kepada siapa. Kami ikut aturan yang ada saja,” kata Ketua Polosoro Dwi Dharmawan Kamis (1/2).

Menurut kepala Desa Trirejo Kecamatan Loano ini, sebagian besar dari kepala desa memiliki afiliasi partai dan partai yang ada memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, seorang kepala desa haruslah ‘menanggalkan’ jabatannya saat memberikan dukungan. “Kami disebut kepala desa itu saat ada di desa, mengenakan atribut kepala desa. Tapi sejatinya kami ini adalah warga negara biasa yang memiliki hak pilih. Kami secara pribadi tentu memiliki arah dukungan,” tambah kades yang biasa disapa Wawan ini.

Menanggalkan jabatan yang dimaksudkan Wawan adalah tidak memanfaatkan atas jabatan yang diembannya untuk menggalang suara dan mengarahkan dukungan. Sebagai seorang kepala desa, anggota haruslah bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. “Kami boleh saja mengumpulkan masyarakat. Kami ajak menciptakan suasana damai dan tertib,” imbuh Wawan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Purworejo Rinto Hariadi mengatakan kepala desa dan kepala kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan Pemilu, harus netral. Demikian halnya saat pelaksanaan Pemilu 2019 yakni Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden. “Artinya semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon,” ujar Rinto.

Dikatakannya, jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, ada konskuensi hukum yang harus diterima. Konsekuensi yang ada didasarkan pada pelanggaran yang ada. Rinto berharap sikap netral akan bisa maksimal mulai dari mulai kampanye, pencobolosan, hingga pada penghitungan suara. (udi/din/mg1)