JALAN KELUAR: Direktur BUMDes Maju Mandiri Saryanto (kiri) melakukan mediasi bersama perwakilan peserta aksi Kamis (1/2). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)

GUNUNGKIDUL – Ratusan pemandu dan operator Gua Pindul, Bejiharjo, Karangmojo, mendemo kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat Kamis (1/2). Massa menuding BUMDes lemah menegakkan aturan sertifikasi pemandu wisata.

“Kami meminta BUMDes menaati peraturan. Karena sudah ada SOP (standar operasional prosedur) mengenai pemandu bersertifikasi. Jangan membiarkan pemandu abal-abal seenaknya memandu,” kata koordinator aksi dari Pokdarwis Dewabejo Bagyo.

Kata Bagyo, selama tujuh tahun pengelolaan Gua Pindul terus dibenahi. Pada akhir 2017 terbentuk BUMDes. Hanya saja BUMDes belum mampu mengakomodir dan menyelesaikan konflik Gua Pindul.

“BUMDes ada aturan, kami siap menaati. Sekarang tiba waktunya mereka menerapkan peraturan secara tegas,” ujar Bagyo.

Menurut dia, aksi demo pecah lagi lantaran munculnya pemberian izin BUMDes kepada pemandu tanpa sertifikat. “Mereka bisa memasukkan wisatawan ke Gua Pindul,” ujar Bagyo.

Ironis, 180 jasa pemandu wisata yang punya sertifikasi dari Kementerian Pariwisata justru sering tidak digunakan. Persoalan lain, para perintis wisata Gua Pindul selama ini diabaikan.

“Padahal saat berdiri, para penggagas keluar biaya mempromosikan Gua Pindul hingga terkenal. Namun belum pernah mendapatkan penghargaan dari BUMDes,” keluh Bagyo.

Peserta demo diterima Direktur BUMDes Maju Mandiri Bejiharjo Saryanto. Aksi unjuk rasa sempat ricuh karena mereka memaksa mencopot papan informasi Pusat Informasi Wisata Gua Pindul yang ada di Kantor BUMDes. Tindakan tersebut dihalang-halangi oleh petugas kepolisian.

Direktur BUMDes Maju Mandiri Saryanto siap mengakomodir tuntutan warga. Dia meminta waktu satu minggu ke depan untuk koordinasi.

Rentang sepekan digunakan untuk mengumpulkan, mendata sekaligus menyosialisasikan peraturan. Yakni tentang kewajiban memiliki sertifikat bagi pemandu.

“Ada sekitar 400 orang lebih pemandu dan 70 persen di antaranya masih belum memiliki sertifikasi. Kami masih tahap penyesuaian karena baru akhir tahun lalu BUMDes terbentuk,” kata Saryanto.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengatakan persoalan Gua Pindul tidak boleh didiamkan. Harus ada penyelesaian.

Oleh sebab itu pihaknya berencana memanggil BUMDes dan Pokdarwis. “Semoga setelah bertemu bisa selesai,” kata Suharno. (gun/iwa/mg1)