JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ melihat adanya progres atas saran yang diberikan kepada beberapa instansi, terkait pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA).

Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masthuri menjelaskan, salah satu pihak yang telah menjalankan saran dari ORI yakni PT Angaksa Pura (AP) I. Proses pelaksanaan, telah disampaikan langsung oleh General Manager AP I Agus Pandu Purnama ke ORI Perwakilan DIJ pada Rabu siang (31/1)lalu.

“Ombudsman mengapresiasi ada iktikad baik dari AP I untuk menjalankan saran kami,” jelas Budhi kepada Radar Jogja Kamis (1/2).

Saran yang telah dijalankan, kata Budhi, menghentikan sementara proses pengosongan lahan di wilayah warga yang masih menolak pembangunan. Termasuk melakukan dialog hingga tercapai kesepakatan terhadap kedua belah pihak.

Untuk menjalankan proses dialog untuk mencapai kesepakatan tidak akan mudah. Sebab, disinyalir warga penolak sudah terlanjur tersakiti oleh tindakan-tindakan yang dilakukan selama proses pengosongan.

“Warga memang sudah sakit hati, maka dari itu harus ada proses healing, agar pihak ini saling memaafkan,” katanya.

Dia berharap, upaya dialogis yang dilakukan langsung oleh pihak pimpinan akan menghasilkan solusi dan kesepakatan antara semua pihak. “Proses persuasi sekarang dilakukan oleh general manager langsung,” katanya.

Dia menyarankan dialog yang dikakukan tidak hanya membicarakan persoalan ganti rugi lahan. Aspek religio magis, sosio budaya, dan prospek ekonomi.

Bila pendekatan dialog AP I tidak mendapatkan respons yang baik, ORI akan melakukan monitoring dialogis yang telah dilakukan. Upaya dialog, bukan menjadi kewenangan AP 1, karena warga juga memiliki kewenangan untuk berdialog. “Meski dalam posisi menolak,” katanya.

Budhi mengatakan, proses pembangunan bandara memang tidak bergantung pada saran yang diberikan ORI. Diakui, AP I terikat pada aturan perampungan penyelesaian bandara sesuai waktu yang telah ditentukan. “Itu hak Angkasa Pura untuk melanjutkan proses pembangunan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait saran yang diberikan kepada PT PLN wilayah Kulonprogo dan Polda DIJ, sejauh ini belum ada melihat adanya progres. Dikatakan, ORI DIJ, ke depan akan melakukan monitoring pada atas saran yang telah dikeluarkan.

General Manager AP I Agus Pandu Purnama menyatakan telah menghentikan proses pengosongan pada warga yang terdampak, sambil melakukan dialog dengan warga. Meski begitu, AP I juga akan berpegang pada Peraturan Presiden 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoprasian Bandara di Kulonprogo. Targetnya, April 2019 bandara sudah mulai beroperasi. “Untuk kawasan air side, sudah clear untuk land side-nya kami masih menunggu,” ujarnya melalui sambungan telpon. (bhn/ila/mg1)