JOGJA – Masalah perizinan di Kota Jogja terus menjadi sorotan publik. Selain muncul dugaan adanya jaringan mafia perizinan, keberadaan pengusaha-pengusaha nakal turut memperkeruh carut-marut masalah tersebut. Tak sedikit pengusaha yang diduga nekat membuka usaha tanpa didahului mengurus izinnya. Hal ini ditengarai bukanlah modus baru.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja menilai ada unsur pembiaran dilakukan pemerintah setempat. Sehingga banyak tempat usaha tak berizin yang beroperasi.

“Satpol PP seharusnya bertindak sesuai prosedur. Mulai melayangkan surat peringatan (SP) satu, hingga penutupan,” ujar anggota Forpi Jogja Rita Lismiati seusai memantau kafe internet Netcity Jumat (2/2). Sebagaimana diketahui, pengusaha Netcity diduga terlibat kongkalikong dengan tenaga bantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja. Untuk memuluskan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan bangunan usaha tersebut sudah beroperasi lebih dulu.

Saat berada di Netcity Jalan Timoho kemarin anggota Forpi gagal bertemu langsung pemiliknya. Mereka hanya ditemui supervisor kafe dan warnet yang mengaku bernama Sabda. Dia berdalih masalah perizinan sudah ada yang mengurus. Termasuk ketika ditanya tentang nama Ribut Barmo Sutopo. Dalam permohonan rekomendasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja, Ribut disebut sebagai pemilik. “Ini harus dicek lagi. Nama pemohon izin sama dengan pemiliknya tidak,” selidiknya.

Baharuddin Kamba, anggota Forpi lain, menambahkan, membangun tempat usaha mendahului IMB kian marak lantaran risikonya hanya berupa tindak pidana ringan (tipiring). Yakni pelanggaran Perda Kota Jogja No 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. “Makanya, apa pun itu seharusnya kalau belum memiliki izin tidak boleh beroperasi dulu,” tegasnya.

Kamba mewanti-wanti Satpol PP supaya tak lagi melempem seperti saat menjatuhkan sanksi bagi pengusaha menara telekomunikasi yang melanggar aturan. “Kami akan kawal masalah ini sampai tuntas,” sambungnya.

Komandan Satpol PP Kota Jogja Nurwidihartana belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut hingga kemarin sore. Ponselnya tak diangkat ketika dihubungi. Namun, pada jumat (26/1) Nurwidi mengatakan segera memanggil pengelola Netcity untuk diajukan ke meja hijau. Ditegasnya, pemilik Netcity harus menjalani sidang pengadilan tipiring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab, dia nekat membuka usaha, tapi belum mengantongi izin. “Prinsipnya kami akan menertibkan, tapi tidak mematikan usaha itu,” ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti meminta Pemkot Jogja segera menutup tempat usaha yang belum berizin. Tanpa kecuali. Persoalan Satpol PP Kota Jogja yang berdalih tidak bisa menertibkan karena terganjal aturan, Bambang menegaskan, hal itu tidak bisa jadi alasan. Bahkan cukup mudah menelisiknya. Sebab, IMB merupakan syarat utama untuk izin-izin lainnya. Artinya, tanpa IMB bisa dipastikan suatu tempat usaha tak mengantongi izin lain. “Jika Satpol PP tak tegas masalah ini akan jadi preseden buruk. Dan akan ditiru pengusaha lain,” ucap Bambang yang menilai sepak terjang Satpol PP terlalu lamban.(pra/yog/mg1)