JOGJA – Penolakan oleh objek sasaran revitalisasi memang selalu mewarnai setiap proyek penataan kawasan yang dilakukan pemerintah. Demikian pula dalam proyek tahap ketiga revitalisasi kawasan Malioboro yang difokuskan di sisi barat pedestrian dan bekas Bioskop Indra. Penolakan sebagian pedagang kaki lima (PKL) untuk direlokasi menjadi persoalan lain dalam proyek revitalisasi.

Kendati demikian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umun, Perumahan, dan Energi Sumberdaya Mineral (PUP-ESDM) M. Mansur mengklaim persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan duduk bersama antarpihak yang berkaitan. “Prinsipnya sudah klir,” ujarnya Jumat (2/2).

Sesuai rencana bekas Bioskop Indra akan dibangun semacam mal PKL. Nantinya akan dibedakan untuk jenis dagangan kering dan basah.

Di sisi lain, mal tersebut dipastikan tak mampu menampung seluruh PKL di kawasan Malioboro. Ini berpotensi menjadi persoalan lain yang bakal muncul. Karena itu Pemprov DIJ terus melakukan pendekatan kepada calon pedagang yang bakal ditempatkan di mal PKL. “Kalau semuanya nggak mungkin karena jumlahnya ribuan,” ungkapnya.

OBJEK TERDAMPAK: Kusir andong dan penarik becak menjadi pihak paling terdampak proyek revitalisasi kawasan Malioboro sisi barat. Saat proyek berlangsung pangkalan kusir dan becak dipindahkan ke tempat lain yang sampai saat ini masih dalam pembahasan Pemprov DIJ. (SETIAKY A.KUSUMA/RADAR JOGJA)

Kepala UPT Malioboro Syarif Teguh Prabowo mengklaim, para PKL di sisi barat Malioboro siap menyambut proyek revitalisasi pedestrian. “Skemanya seperti apa mereka (PKL, Red) harus tahu karena ini menyangkut mereka,” katanya.

Pengayuh becak dan kusir andong juga menjadi sasaran sosialisasi. Sebab, merekalah yang bakal terdampak langsung selama proyek revitalisasi pedestrian Malioboro berjalan.

Sebagaimana diketahui, revitalisasi Malioboro tahap tiga ditargetkan rampung awal 2019 mendatang. Dengan anggaran mencapai Rp 75 miliar. Dari jumlah ini, sebagian besar untuk membangun mal PKL. Yakni Rp 40 miliar. (bhn/yog/mg1)