JOGJA – Perubahan Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah DIJ batal mengatur hingga tingkat kabupaten dan kota maupun desa. Secara mengejutkan Pemprov DIJ merevisi usulan perubahan perdais kelembagaan yang telah diajukan ke dewan.

Semula dalam usulan yang dikirimkan ke parlemen dan dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pemprov menginginkan kelembagaan tidak terbatas di lingkungan provinsi. Namun meluas hingga level pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah desa.

Dalam usulan perubahan itu pemprov juga mengenalkan penggunan nomenklatur umum dan lokal. Misalnya penyebutan badan menjadi bebadan, biro dengan sebutan tepas, dan dinas dinamakan kawedanan.

Misalnya badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dengan nomenklatur lokal bebadan rancana bangun praja. Sekretariat DPRD, nomenklatur lokalnya panitran wakil kawula praja dan biro hukum disebut tepas pradata. Sedangkan camat di kabupaten disebut panewu dan camat di kota dinamakan mantra pamong praja. Adapun sebutan desa diganti kalurahan.

Nama-nama perangkat desa juga dikembalikan sebagai istilah sebelum kemerdekaan. Misalnya kepala desa kembali menjadi lurah dan sekretaris desa kembali dengan sebutan carik.

Ternyata dalam draf perubahan yang diajukan ke dewan pada Rabu (31/1), penggunaan nomenklatur lokal tidak lagi tercantum. Demikian pula dengan pengaturan kelembagaan hingga level kabupaten, kota dan desa tidak lagi dimunculkan.

“Kami akan cermati ulang draf terbaru yang dikirimkan eksekutif ke pansus,” ungkap Ketua Pansus Raperdais Kelembagaan Sadar Narima kemarin (4/2).

Pencermatan itu, terang Sadar, dilakukan dalam rapat-rapat kerja pansus dengan tim pemprov. Rencananya rapat kerja pansus dilanjutkan pada Rabu (7/2). Isyarat pemprov balik kanan itu sebetulnya telah terbaca usai pansus mendengarkan masukan dari paguyuban pamong dan lurah desa se-DIJ pada Selasa (6/2).

Masukan disampaikan Ketua Tunggul Jati Ani Widayani mewakili Bantul, Ketua Bodroyono Sigit Susetya (Kulonprogo), Ketua Surya Ndadari Sismantoro (Sleman), dan Ketua Semar Bambang Setiawan Budi Santoso mewakili Gunungkidul.

Tidak banyak masukan yang disampaikan para lurah desa tersebut. Mereka sepakat dengan struktur organisasi dan penggunaan nomenklatur lokal untuk perangkat desa sebagaimana digagas pemprov. Satu-satunya penolakan hanya menyangkut pengaturan desa menjadi kalurahan diatur dengan perda kabupaten.

“Kami minta agar ketentuan di draf raperdais pasal 18 dihapus,” ucap ketua Tunggul Jati yang juga Lurah Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Ani Widayani.

Dalam pertemuan dengan pansus kelembagaan itu, para perangkat desa lebih banyak menyampaikan aspirasi seputar dana keistimewaan (danais). Mereka ingin dapat mengakses dan mendapatkan kucuran danais tersebut.

Usulan itu tidak banyak direspons anggota dewan. Selama rapat kerja, anggota pansus seperti Bambang Chrisnadi mengupas masalah kelembagaan. Dia memasalahkan gagasan mengubah nama desa menjadi kalurahan.

“Sejarah desa itu lebih panjang dari kalurahan. Saya baca dari buku Parampara Praja yang diketuai Prof Mahfud MD,” ujar Bambang sambil menunjukkan buku bersampul warna hitam.

Lantaran tak mendapatkan respons, wakil lurah desa dari Gunungkidul Bambang Setiawan mengajukan interupsi. Dia balik menyindir perbedaan posisi anggota dewan dengan perangkat desa.

“Kalau anggota dewan itu sejahtera, kami ini prasejahtera,” sentilnya.

Usai itu, Bambang Setiawan menyatakan pamit bersama rekan-rekannya tidak dapat mengikuti rapat kerja tersebut. “Kami dirasakan cukup, kami akan keluar ruangan,” kata lurah Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul.

Aksi walk out para perangkat desa itu membuat rapat harus di-skors oleh ketua pansus Sadar Narima.

Ketika rapat dibuka kembali, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso menginformasikan langkah pemprov merevisi usulan perubahan perdais kelembagaan. Isinya revisi itu pemprov mengusulkan hubungan kelembagaan antara pemprov dengan kabupaten, kota dan desa diatur dengan peraturan gubernur.

Penggunaan nomenklatur lokal hanya terkait urusan keistimewaan seperti Pani Radya Babagan Kaistimewaan dan Kawedanan Paniti Kisma sarta Tata Sasana sebagai sebutan dinas pertanahan dan tata ruang. (kus/ila/mg1)