DATA yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jogja, dari 274 kasus kekerasan yang dilaporkan tahun lalu, 199 di antaranya merupakan kekerasan pada perempuan.

Dari jumlah tersebut 104 di antaranya merupakan kekerasan fisik dan 69 merupakan kekerasan psikis. 17 kasus pelecehan seksual dan sembilan kasus perkosaan.

Plt Kepala DPMPPA Kota Jogja Octo Noor Arafat menuturkan, perempuan yang berdaya serta paham tentang kesehatan reproduksi menjadi salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Menelisik dari kasus-kasus yang dilaporkan, untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kebanyakan disebabkan persoalan ekonomi. Menurutnya, setelah ditelusuri lebih jauh biasanya disebabkan tidak seimbangnya relasi antara suami dan istri.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, lanjut dia, biasanya perempuan jika berdaya secara ekonomi lebih percaya diri jika menghadapi tekanan. “Dia juga tidak mudah direndahkan,” sambungnya.

Mantan Camat Danurejan itu menambahkan, untuk kekerasan saat masa pacaran sebenarnya juga banyak laporan yang masuk. Menurut dia, biasanya laporan yang masuk mengarah pada kasus kehamilan tidak diinginkan. Untuk kasus seperti itu, Octo mengatakan, pencegahannya dengan materi pendidikan kesehatan reproduksi.

“Dinas Pendidikan Kota Jogja sudah merampungkan pembuatan buku ajar kespro sendiri,” tuturnya.

Untuk korban kehamilan tidak diinginkan, yang biasanya masih sekolah, DPMPPA Kota Jogja juga melakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan sekolah. Selain untuk memastikan hak pendidikannya, juga untuk menggugah kepedulian sekolah serta mencegah kejadian yang sama. “Jadi sekolah itu kalau ada siswanya tidak terlihat ya peduli, ikut mencari,” tuturnya.

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DPMPPA Kota Jogja Indrawati menambahkan, untuk korban kehamilan tidak diinginkan maupun kekerasan selama masa pacaran akan dilakukan trauma healing. Selain dengan psikolog yang ada di 18 Puskesmas di Kota Jogja, juga ada tenaga dari DPMPPA. “Untuk pencegahan, kami rutin melakukan sosialisasi dan advokasi,” ungkapnya. (pra/ila/mg1)