**Help Desk Digandang Menjadi Kunci Penyelesaian

KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) I didukung Pemkab Kulonprogo berupaya mengejar target pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Salah satunya mematok taget penyelesaian 113 perkara konsinyasi gati rugi yang masih diproses di pengadilan akhir bulan ini.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menyatakan target operasional NYIA April 2019 harus didukung semua pihak. Target tersebut menjadi spirit bersama.

Semua persoalan harus diselesaikan dengan baik. Termasuk masalah pembebasan lahan dengan sistem konsinyasi.

“Satu per satu persoalan itu harus dicerna, karena satu keluarga dan keluarga lainnya kan beda persoalannya. Ada warga yang masih menunggu, bagaimana kondisi warga yang dikonsinyasi. Maka menurut saya strategi pertama bagaimana warga yang konsinyasi ini berhasil,” kata Hasto di sela peresmian Help Desk di Jalan Wates-Purworejo, Desa Palihan, Kecamatan Temon (5/2/2018).

Berdasarkan data dari 113 perkara yang belum diselesaikan itu juga menjadi masalah krusial dan penting untuk segera dituntaskan. “Ya harus diselesaikan, maka dari itu di sinilah fungsi help desk sebagai kepanjangan tangan AP I dan Pemda Kulonprogo,” katanya.

Dari 113 perkara itu terdiri dari 32 KK. Setelah dicerna, ada 19 KK yang sudah diukur. Help Desk menjadi harapan dalam menyelesaikan semua persoalan.

“Termasuk konsinyasi ini, bukan sekadar mengobrol atau diskusi. Terlebih mengingat soal konsinyasi itu secara legal formal sudah diputus pengadilan,” kata Hasto.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama menegaskan terkait warga yang belum sepakat atau menolak semua dikonsinyasi. Jumlahnya berdasarkan data terkahir, dari 32 KK sebanyak 24 KK sudah terregister, sisanya masih dalam proses.

“Kami akan mencatat apapun persoalannya. Dan terdokumen secara resmi. Apapun solusinya nanti bisa disampaikan ke warga,” kata Agus.

Sejalan dengan penyelesaian soal pembebasan lahan dengan sitem konsinyasi, proses land clearing terus dilakukan untuk lahan/hunian yang sudah kosong. Saat ini, land clearing sudah mencapai 85,8 persen atau sekitar 500 hektare.

“Akhir bulan ini kami berharap konsinyasi sudah selesai. Sehingga tidak perlu melakukan perpanjangan dokumen Izin Penetapan Lokasi (IPL), kami optimistis sebelum jatuh tempo (April 2019) NYIA sudah berperasi,” ujarnya.

Sampai April 2019, kata Pandu, sejumlah pekerjaan memang akan banyak ditangani kontraktor. Bagi warga terdampak yang ingin mencari informasi dan ingin terlibat bisa menanyakan langsung ke help desk.

“Yang jelas kami memberikan jaminan untuk pekerjaan bagi warga terdampak bandara sesuai kemampuannya. Karena saat beroperasi nanti, setiap satu juta penumpang yang hadir dibutuhkan 1.000 tenaga kerja, itu peluang besar,” katanya.

Direktur Pemasaran dan Pelayanan PT AP I (Persero) Devy W Suradji mengatakan PT AP I sepakat melakukan pendekatan persuasive. Terutama kepada warga yang masih menolak menyerahkan lahannya. (tom/iwa)