SLEMAN – Kenakalan remaja seakan menjadi siklus di Jogjakarta. Sempat tenang, aksi kenakalan oleh remaja di bawah umur kembali menghangat. Hal ini turut mematik keprihatinan jajaran Pemkab Sleman, khususnya Bupati Sri Purnomo.

SP, sapaannya, memastikan upaya pencegahan terus dilakukan. Baik melalui jajaran pendidikan maupun koordinasi bersama penegak hukum. Bahkan Dinas Pendidikan Sleman telah berkoordinasi dengan Polres Sleman akan adanya razia siswa sekolah.

“Penyebabnya sangat komplek dari berbagai sisi. Mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan rumah termasuk orang tua hingga perkembangan teknologi informasi,” jelasnya Senin (5/2).

Orang tua, lanjutnya, tidak jarang menerapkan pendekatan yang tidak tepat. Paling sering terjadi adalah pemenuhan kebutuhan materiil. Beberapa pola pikir orang tua masih menganggap kebutuhan materiil paling utama.

“Ini tidak tepat, anak itu tidak hanya butuh materiil saja. Orang tua sibuk mencari uang, tapi kualitas waktu bersama anak-anaknya malah kurang. Alhasil anak kerap mencari pelarian di luar lingkungan rumah,” ujarnya.

Pada fase ini kerap terjadi penyimpangan. Anak merasa nyaman dengan lingkungan luar rumah. Dalam beberapa kasus justru mengarah pada lingkungan negatif. Tidak jarang bertindak nakal hingga mengarah kriminal agar diterima kelompoknya.

SP juga menyinggung peran dari teknologi informasi. Di satu sisi internet bukanlah hal yang buruk. Di sisi lain pemanfaatan yang tidak tepat bisa menjerumuskan. Contoh kecil mengakses informasi yang belum layak bagi seumuran remaja.

“Anak boleh saja bermain gawai, tapi tetap ada porsinya. Orang tua harus terus mendampingi agar pemanfaatan gawai tidak menyimpang. Terpenting adalah kualitas kasih sayang dan perhatian kepada anak,” katanya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sleman mencatat ada 175 kasus kepada dan oleh anak. Dari keseluruhan itu, 54 di antaranya berhadapan dengan hukum.

“Dari 54 kasus itu, 11 di antaranya menjadi pelaku tindak kenakalan dan kriminalitas, sementara sisanya jadi korban. Jika dibandingan skala penduduk memang kecil, tapi tetap harus menjadi perhatian,” jelas Kepala DP3AP2KB Mafilindati Nuraini.

Mengenai penanganan kasus kenakalan anak, jajarannya terus bersosialisasi. Hanya saja ia memberikan catatan atas belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Ini tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

“Jadi untuk anak di bawah umur harus ditempatkan dalam lembaga khusus, bukan dalam tahanan kepolisian atau kejaksaan. Tujuannya agar tidak berbaur dengan napi atau tahanan. Untuk LPAS idealnya memang oleh provinsi agar bisa menampung kabupaten-kota keseluruhan,” ujarnya. (dwi/laz/mg1)