PURWOREJO – Penanganan korban bencana tanah longsor dan gerakan tanah di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, Purworejo, menarik minat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegera. Secara mendalam pola penempatan korban bencana di tempat relokasi yang mengumpul, akan menjadi referensi bagi Banjarnegara untuk penempatan korban bencana yang ada.

“Banjarnegara selama ini mirip dengan Purworejo di mana kejadian tanah longsor dan gerakan tanahnya cukup banyak. Sekarang di sana ada sekitar 300-an orang yang membutuhkan tempat tinggal tetap baru karena yang lama tidak bisa ditempati lagi,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Purworejo Boedi Hardjono Minggu (11/2).

Dijelaskan Boedi, kunjungan itu dipimpin langsung Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Banjarnegara Arief Rahman bersama dua orang kepala bidangnya. Secara khusus mereka dibawa ke Jelok untuk melihat dari dekat penempatan dan bentuk tempat tinggal baru korban bencana longsor dan gerakan tanah. Jelok selama ini memang menjadi salah satu contoh kegiatan penanganan kebencanaan yang baik di Kabupaten Purworejo.

“Banyak hal yang diserap oleh BPBD Banjarnegara selama berada di Purworejo, karena mereka ingin sekali menduplikasi bantuan rumah yang ada dari awal sampai akhir. Dalam pengertian mereka, ingin tahu proses sosialisasi, perencanaan, pemetaan hingga pelaksanaan di lapangan,” tambah Boedi.

Sementara itu, Ketua Jelok Tanggap Bencana (Jegana) Imam Prayodi mengatakan, proses relokasi korban bencana longsor dan gerakan tanah memang menjadi perhatian khusus relawan bencana di desanya.

Dengan kondisi lahan yang labil dan sangat rawan terjadi gerakan tanah, memaksa warga harus berpindah dari lokasi yang selama ini ditinggali. Apalagi wilayah desa mereka merupakan wilayah perbukitan yang sangat rawan longsor dan gerakan tanah.

“Sengaja kita dari awal mencoba agar relokasi rumah korban bencana itu dalam satu lokasi, dengan harapan akan memudahkan akses bagi mereka. Ini utamanya bagi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri dan harus disediakan oleh pemerintah,” jelas Imam. (udi/laz/mg1)