DESAKAN penuntasan kasus teror penyerangan Gereja Stasi Bedog terus disuarakan sejumlah elemen masyarakat di DIJ. Jogja Police Watch (JPW), salah satunya. Kepala Divisi Humas JPW Baharuddin Kamba menyatakan, penyerangan gereja yang berlokasi di Jalan Jambon, Trihanggo, Gamping, Sleman, itu harus dilawan secara hukum. Apa pun alasannya, tindakan pelaku tak dapat dibenarkan. Apalagi perbuatan pelaku menimbulkan ketakutan masyarakat.

“Proses hukum oleh kepolisian harus kita kawal. Agar polisi bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan. Tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya Senin (12/2).

JPW mendesak polisi mengungkap motif di balik tindakan Suliono, warga Banyuwangi, Jawa Timur, yang nekat melukai sedikitnya empat orang jemaat gereja. Bahkan dia melawan petugas saat hendak ditangkap.

Kendati demikian, JPW berharap kepolisian tidak terburu-buru membuat kesimpulan sebagaimana kasus-kasus hampir serupa di daerah lain. Yang akhirnya pelaku dinyatakan sebagai orang gila. “Aneh kalau pelaku kekerasan semua orang gila. Seperti yang terjadi di Cicalengka dan Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu,” beber Kamba, sapaannya.

Sebagai bentuk antisipasi dini mencegah terulangnya kasus serupa, lanjut Kamba, JPW mendorong kepolisian menambah personel untuk menjaga tempat-tempat ibadah. Tanpa harus diminta oleh masyarakat. Langkah ini sebagai bentuk jaminan keamanan dari aparat kepolisian terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah keagamaan. “JPW siap mengawal kasus ini hingga pengadilan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Yogi Zul Fadhli dalam keterangan persnya menyatakan, penyerangan jemaat Gereja Stasi Bedog termasuk tindakan intoleransi yang mengarah pada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.

Dikatakan, pasal 28 e UUD 1945 sesungguhnya sudah menjamin setiap orang memeluk agama dan beribadat menurut agama masing-masing. Sedangkan Pasal 28 I menjamin hak beragama. Pasal 29 ayat (2) negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

“Itu artinya hak beragama dan menjalankan ibadah adalah bagian dari hak konstitusional warga negara,” jelasnya.

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 22 ayat (1) mengatur setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Jaminan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah juga dijamin dalam Kovenan Sipil Politik. Pasal 18 ayat (1) tentang kebebasan memeluk agama dan ayat (3) mengenai kebebasan menjalankan agamanya. “Makanya kami mendesak Polda DIJ mengusut perkara ini hingga tuntas dan Pemprov DIJ untuk melindungi hak asasi manusia warga negara,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIJ Dwi Wahyu Budiantoro menilai penyerangan jemaat Gereja Stasi sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu, penyelidikan kasus harus dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya. “Jangan beri ruang terhadap semua bentuk tindakan intoleransi,” pintanya kepada gubernur dan setiap kepala daerah di DIJ.

“Semua tindakan yang merobek-robek kebhinekaan harus dilawan dan pelakunya diproses secara hukum,” lanjutnya.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menilai kejadian di Gereja Stasi Bedog bukan kriminal bisa. Tapi, aksi teror yang tidak hanya merusak dan melukai korban, namun juga mengoyak kerukunan masyarakat. “Itu bisa bisa menimbulkan rasa takut masyarakat,” ucapnya.

Eko menegaskan, tindakan teror terhadap orang yang sedang melakukan ibadah, apalagi ini dilakukan di tempat ibadah merupakan tindakan keji, brutal, dan jahat.

Guna mengetahui lebih mendalam terkait penanganan kekerasan dan aksi teror ini, Komisi A mengagendakan rapat kerja untuk mengungkap aktor dan motif pelaku. “Kami mendukung Polri bertindak tegas,” katanya.

Terpisah, anggota DPR Komisi X Esti Wijayati mengingatkan para pemimpin bangsa, gubernur, dan bupati/wali kota untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi. Politikus asal Sleman itu khawatir, jika tak ada sikap tegas, maka pelaku akan merasa ada ruang untuk berbuat kejahatan. (riz/kus/yog/mg1)