Menpan-RB Asman Abnur mengapresiasi hasil evaluasi SAKIP wilayah III 2017 yang menunjukkan peningkatan signifikan. Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota mencapai 47,57. Naik 8,59 poin dari 2016 sebesar 45,91. Sebanyak 34 pemda mendapat predikat A, BB dan B.

“Namun katagori CC masih tinggi. Ada 131 daerah. Yang D ada 21 daerah. Ke depan secara bertahap jumlahnya harus berkurang,” pinta sosok kelahiran 2 Februari 1961.

Adapun evaluasi SAKIP Wilayah III meliputi kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, DIJ, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah Provinsi DIJ merupakan satu-satunya pemda yang meraih predikat A. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah dan 7 kabupaten/kota meraih predikat BB, dan 25 kabupaten/kota dengan predikat B.Sementara itu masih ada 21 pemerintah kabupaten/kota yang belum menyampaikan Laporan kinerjanya tahun 2017.”Apresiasi saya berikan kepada pemda yang telah melakukan upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi,” ujar Asman.

Terhadap, 131 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori CC , C , dan D, ditekankan agar segera belajar ke pemerintah daerah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas.

“Kita harus mengubahmind set, dari sebelumnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan,” ajak menteri asal Padang Pariaman, Sumatera Barat ini.

Ditegaskan, efisien tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. Efisiensi birokrasi dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri. “Gubernur bisa menjadi mentor bagi pimpinan yang ada di kabupaten maupun kota,” tuturnya.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh menambahkan, pemerintah daerah yang-SAKIP-nya selalu baik juga bakal menerima kucuran dana insentif daerah (DID) dari pusat.

Saat ini ada 14 pemda yang menda­pat DID, yakni 8 provinsi dan 6 kabupaten yang meraih predikat A dan BB. Yakni Provinsi

Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Selatan, dan Bali. Sedangkan 6 kabupaten me­liputi Bantul, Kulonprogo, Sleman, Banyuwangi, Badung, dan Karimun. Besaran DID ada yang dikucurkan antara Rp 7,25 miliar hingga Rp 8,75 Miliar

Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Manado Vicky Lamentut menyampaikan, reformasi birokrasi di pemerintahannya mulai dilakukan sejak 2011. Ketika itu, dirinya mendapat panggilan dari Kemenpan-RB terkait buruknya hasil eveluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dipimpinnya.”Di Jakarta saya dicaci maki karena 2011 nilainya D. Harus diakui orientasi kinerja masih didasarkan pada penyerapan anggaran,” katanya.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, Pemkot Manado lantas melakukan studi banding ke Pemprov DIJ. Juga mengikuti pelatihan yang digelar oleh kementerian Hal tersebut ternyata cukup ampuh, karena setahun setelahnya penilaian kinerja instansinya memperoleh CC.”Beberapa tahun kemudian meningkat hingga saat ini mendapatkan penilaian B,” katanya bangga. (*/bhn/yog/mg1)