KOMITMEN JAGA KEDAMAIAN: Perwakilan organisasi masyarakat dan forkompinda menandatangani dukungan aksi Deklarasi Jogja Damai di Bangsal Kepatihan, Rabu (14/2). (SETIAKY A. KUSUMA/RADAR JOGJA)

JOGJA – Warga DIJ diharapkan menjadi yang terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap radikalisme. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X di hadapan ratusan perwakilan organisasi masyarakat (ormas) dan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) di Bangsal Kepatihan, Rabu (14/2).

“Saya mengajak seluruh masyarakat DIJ menghidupkan kembali semangat republik, agar setiap warga menjaga kerukunan, cinta damai, dan toleransi antarumat beragama,” seru HB X dalam Deklarasi Jogja Damai Menolak Kekerasan, Intoleransi, dan Radikalisme.

Dalam deklarasi kemarin, dilakukan pembacaan Deklarasi Jogja Damai oleh tokoh pemuka agama yang ada di Jogjakarta. Sejumlah tokoh agama KH Thoha Abdurrahman (Islam/MUI DIJ), Pdt Bambang Sumbodo (Kristen), Romo Vikep Florentinus Hartosubroto (Katolik), Ida Bagus Agung (Hindu), Ketut Tada (Buddha), dan Cucu Rohyana (Konghucu).

Setelah pembacaan deklarasi, dilakukan penandatanganan draft deklarasi oleh sejumlah perwakilan forkompinda. Di antaranya Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri, Danrem 072 Pamungkas Kolone Zamroni, perwakilan Kejaksaan Tinggi DIJ, Lanud Adisutjipto, dan Angkatan Laut.

“Penandatangan ini sebuah pertaruhan, kalau kejadian lagi nama baik saya yang dipertaruhkan,” tegas HB X.

HB X berharap deklarasi ini tidak sekadar menjadi kertas mati belaka. Deklarasi ini, harus menjadi refleksi bersama dalam membangun kerukunan di masyarakat. Ngarsa Dalem juga mengajak masyarakat Jogakarta untuk membangun taman perdamaian. “Untuk menggantikan teriak beringas dan kepal amarah dengan salam damai bagimu Jogja dan Indonesia,” ujarnya.

HB X mengatakan, untuk membentengi adanya penunggang yang berkedok agama dan mengganggu kerukunan, setiap pumuka agama harus menjadi pelopor dan teladan. Apalagi pada tahun politik seperti saat ini, dia meminta kepada intelijen menelisik kembali deteksi dini terhadap bahaya laten ancaman kamtibmas. “Jangan sampai kecolongan,” imbaunya.

HB X mengimbau kepada bupati dan wali kota untuk menangani segala bentuk tindakan intoleransi. Termasuk, menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai benteng keamanan di masyarakat.

“Ini untuk menyikapi tingginya kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama di DIJ yang ada di peringkat atas,” katanya.

Kapolda DIJ Brigjen Pol Ahmad Dofiri menilai peristiwa intoleransi itu sebagai riak dari dinamika kehidupan yang ada di Jogjakarta. “Saya dulu Kapolda Banten, di sana dinamika tak sebesar DIJ. Di sini segala macam agama, keyakinan, dan ormas ada. Masing-masing menggelar berbagai macam kegiatan,” katanya.

Namun dia mengatakan, setiap peristiwa intoleransi yang terjadi di Jogjakarta, telah ditangani sesuai dengan tingkat pelanggaran. “Ada yang melalui penindakan dan ada yang melalui jalur dialog,” jelasnya.

Kapolda juga mengimbau kepada setiap pengurus tempat ibadah agar melakukan pengaman internal dalam setiap aktivitas. Sehingga para penyusup, bisa dicegah sebelum berbuat anarkis.

Romo Hartosubroto meminta masyarakat Jogjakarta berkomitmen sebagai warga yang memegang teguh prinsip-prinsip kerukunan. Dengan deklarasi ini, masyarakat DIJ harus bisa membuktikan sebagai warga yang tidak bisa diganggu kerukunannya.

“Aksi kemarin (penyerangan Gereja St Lidwina) tidak akan mengganggu kerukunan kami,” tegasnya.

Seperti diketahui, aksi deklarasi kemarin merupakan reaksi atas terjadi aksi penyerangan terhadap jamaah Gereja St Lidwina di Sleman, Minggu (11/2). Dalam aksi tersebut, tersangka Suliyono, berhasil diamankan aparat kepolisian dan telah dalam penanganan Densus 88 Mabes Polri. (bhn/ila/mg1)