JOGJA – Hari ini Nagari Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tepat berusia 271. Di usia tersebut, berbagai tantangan harus dihadapi Keraton untuk menjaga eksistensi serta nilai-nilai budaya yang sudah melekat.

Di era globalisasi saat ini, KRT Jatiningrat menilai peran Keraton Jogjakarta, harus lebih menonjol. Terutama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di masyarakat.

Pria yang akrab disapa Romo Tirun ini bahkan menyinggung tindakan intoleransi yang terjadi di Jogjakarta baru-baru. Atas peristiwa tersebut, dia mengatakan, Keraton Jogja harus terlibat aktif di dalam menjaga toleransi antarumat beragama.

“Bicara soal Keraton, maka harus bicara tentang Sultan. Mestinya Sultan mengatur agama dan aliran kepercayaan yang ada di daerahnya,” kata Romo Tirun kepada Radar Jogja ditemui di kediamannya, Rabu (14/2).

Sejak dulu, sebutnya, Ngayogyakarta Hadiningrat selalu membuat semua kepercayaan dan agama di bawah pengaturannya. Apalagi, Sultan yang kini memilki peran sebagai Gubernur, memiliki kewajiban mempersatukan kerukunan setiap pemeluk agama.

“Sultan tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap agama maupun kepercayaan tertentu. Tugas Sultan harus melerai setiap ada pertikaian antar keyakinan,” katanya.

Romo Tirun menyebut, di masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, sikap mengayomi terhadap semua pemeluk agama dan kepercayaan sudah dilakukan. Di era penjajahan, HB VIII sebagai seorang Islam, membangun sebuah rumah sakit, yang kini terkenal dengan RS Panti Rapih. Termasuk, keberadaan Kelenteng di Gondomanan yang juga hadir berkat Raja Keraton Jogja.

Dia pun mengungkapkan upaya Sultan HB IX, yang memberikan perlindungan pada kaum Tionghoa yang ada di Jogjakarta, pada masa agresi militer Belanda. Saat itu, HB IX memberikan jaminan keamanan, bagi para pendudukn Tionghoa, yang ingin tetap tinggal di Jogjakarta, dan tidak ikut dalam konvoi pasukan Belanda untuk pindak ke Semarang pada 29 Juli 1949.

“Setiap Sultan memang harus bisa memberi pesan tenteram dan ayem,” ujarnya.

Tidak hanya Sultan, dia menyebut keluarga dan aparatur yang ada di sekitarnya pun harus melalukan sikap tersebut. Sebab Kraton Jogja merupakan simbol dari masyarakat Jogjakarta. “Harus menjadi panutan bagi masyarakatnya,” katanya.

Dijelaskan, peringatan Hadeging menjadi penting karena berkaitan dengan keberadaan Republik Indonesia. Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kerajaan yang sudah menyatukan diri secara menjadi sebuah republik.

Yang menjadi istimewa, raja merangkap menjadi pimpinan daerah, yakni Gubernur. “Secara adat kesultanan dan secara hukum gubernur. Itulah keistimewaan yang harus disukuri masyarakat,” katanya.

Saat ini, Keraton Jogja harus berkolaborasi lain dengan lembaga lain untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi di Jogjakarta. Hal tersebut, sebagai tanda bahwa Keraton Jogja tunduk kepada tatanan hukum yang ada di Indonesia.

“Memang seperti itu, bila ada ancaman, Sultan bisa berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk mengatasinya,” tutupnya. (bhn/ila/mg1)