Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewo Isnu Broto Imam Santoso enggan memberikan komentar terkait rekomendasi ORI tersebut. “Tidak perlu ditanggapi,” elak Dewo.

Menyangkut status Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975, Dewo memilih menunggu putusan Pengadilan Negeri (PN) Jogja. Alasannya, saat ini pihaknya sedang menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Handoko, warga Jalan Taman Siswa Jogja.

Handoko menggugat gubernur DIJ sebagai tergugat I dan kepala Kanwil BPN DIJ selaku tergugat II. Keduanya digugat karena dinilai masih menjadikan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 sebagai pedoman kebijakan sehingga menghalangi warga keturunan Tionghoa di DIJ mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah.

Padahal sesuai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, tidak lagi mengenal istilah WNI pribumi dan non pribumi. Putusan terhadap gugatan PMH itu dijadwalkan dibacakan di PN Jogja pada Selasa (20/2) besok. “Kita tunggu putusan hakim saja,” lanjut Dewo.

Terpisah, salah satu pelapor Siput Lokasari mengapresiasi rekomendasi ORI tersebut. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur DIJ. Dia berharap, ke depan tak ada lagi diskriminasi dialami sesama anak bangsa. “Juga jangan lagi ada intoleransi di DIJ. Termasuk intoleransi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Dengan demikian, lanjut dia, jajaran BPN se-DIJ tak menjadikan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 sebagai dalih menolak memproses permohonan SHM. Selama ini Siput merasa curiga dengan BPN yang seolah-olah sengaja menarik-narik gubernur ke dalam pusaran masalah tersebut.

Padahal soal pertanahan menjadi otoritas BPN dan tidak ada hubungannya dengan kebijakan gubernur. Apalagi sejak 34 tahun silam, telah terbit Keppres No. 33 Tahun 1984 dan Perda No. 3 Tahun 1984 yang menyatakan berlaku sepenuhnya UUPA di DIJ.

“Maka yang kami laporkan BPN dan bukan gubernur,” jelas Siput yang menerima rekomendasi ORI pada Rabu (14/2) atau dua hari menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2569. (kus/mg1)