JOGJA – Setelah surat keputusan Gubenur DIJ tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha DIJ dikeluarkan, pemprov siap menindaklanjuti keberadaan perizinan yang masih terhambat. Sekprov DIJ Gatot Saptadi menyatakan, satgas akan ikut membantu menyelesaikan persoalan perizinan yang masih terganjal di pemerintah kabupaten/kota.

“Tapi untuk izin tertentu. Tidak semua izin usaha, dalam arti izin yang menjadi kegiatan strategis pemeritah,” kata Gatot saat dihubungi Sabtu (17/2).

Kegiatan strategis pemerintah yang dimaksud, kata Gatot, yang memiliki nilai positif yang menguntungkan, baik bagi investor maupun pemrov dan juga masyarakat sekitar. Saat ini, pihaknya tengah melakukan inventarisasi sejumlah investasi yang masih terkendala dalam persoalan izin.

“Contohnya seperti perizinan yang ada di Piyungan. Ada yang terkendala di Pemkab Bantul. Kami akan coba bantu untuk menyelesaikan,” kata Gatot.

Satgas percepatan usaha di DIJ, mengacu pada Perpres 91/2017. Di akhir Januari lalu, Gubernur Hamengku Buwono X telah menandatangani SK Gubernur DIJ Nomor 25/KPTS/2018 tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Burusaha DIJ.

Dalam pelaksanaanya, satgas itu melekat di setiap jabatan instansi terkait. Sedangkan Sekprov DIJ memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar, karena beperan sebagai ketua. Selain itu satgas percepatan usaha pun sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di DIJ. “Sebenarnya tugasnya sama dengan satgas-satgas yang lain,” katanya.

Dijelaskan, secara teknis pelaksanaan akan berada di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang ada di setiap daerah. “Jadi nanti kalau ada masalah perizinan, satgas yang turun,” jelas pria yang pernah menjabat Plt Bupati Sleman ini.

Sementara itu, Kepala BiroAdminsitasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam DIJ Sugeng Purwanto mengungkapkan, keberadaan satgas ini diharapkan mampu menumbuhkan kewirausahaan baru di DIJ. Diungkapkan data di 2016, ada 16.956 wirausahawan baru di DIJ.

“Jika dulu pemprov berperan sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan layanan, kini fungsinya sebagai pengatur dan pengendali, atau bersifat katalisti,” tandas Sugeng. (bhn/laz/mg1)