JOGJA – Keinginan Pemprov DIJ mengubah Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan agaknya belum disiapkan secara matang. Konsepnya bukan hanya bolong-bolong di sana sini, tapi juga membuat bingung pejabat pemprov.

Kebingungan itu yang dirasakan Kepala Biro Hukum Dewo Isnu Broto Imam Santoso. Kejadiannya saat Dewo harus menerangkan tugas dan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani tata ruang umum. Sebab, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ diplot menangani tata ruang terkait keistimewaan DIJ.

“Kalau seperti ini kami juga bingung. Mau ditempatkan di OPD mana masalah tata ruang yang bersifat umum,” ucap Dewo jujur di hadapan rapat kerja Pansus Kelembagaan DPRD DIJ pada akhir pekan lalu.

Dewo yang tampil sebagai juru bicara tim pemprov sempat meraba-raba kemungkinan meletakkan urusan tata ruang umum dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIJ.

“Ada peluang nanti digeser ke Dinas PUP dan ESDM,” ucap alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

Dewo yang duduk berdampingan dengan Kepala Biro Organisasi YB Jarot Budi Harjo rupanya tak begitu yakin dengan omongannya itu. Dia buru-buru meralat dengan meminta waktu mengadakan konsolidasi internal. Tim pemprov juga akan melapor ke atasan mereka yakni Sekprov DIJ Gatot Saptadi.

“Kami laporkan ke pimpinan lebih dulu terkait beberapa dinamika di pansus ini,” kilahnya.

Munculnya kebingungan Dewo bermula dari pertanyaan anggota pansus Arif Setiadi. Politikus asal Nglipar, Gunungkidul itu menyoal penanganan penataan ruang yang bersifat umum. Sebab, belum diakomodasi di perdais kelembagaan itu.

“Jangan sampai nanti lalai diatur,” pinta legislator yang setiap hari lebih sering menggunakan motor saat berkantor ke dewan ini.

Masalah lain yang dikonsolidasikan tim pemprov antara lain terkait penolakan anggota pansus terhadap keberadaan wakil kepala dinas. Yakni wakil kepala Dinas PUP dan ESDM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta wakil kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIJ.

Salah satu anggota pansus Eko Suwanto menilai, keberadaan wakil kepala dinas tidak diperlukan. Kader PDIP itu mengkhawatirkan lembaga wakil kepala dinas hanya menambah daftar panjang pejabat pelaksana tugas (Plt) yang setiap tahun terus diproduksi.

“Hampir tiap tahun ada mitra kerja kami di Komisi A dipimpin Plt. Tahun lalu ada Sekwan dan kepala BPBD. Sekarang kami ketemu Pak Sulistiyo, Assekprov Pemerintahan dan Kesra yang ditunjuk menjadi Plt kepala Satpol PP,” sesal dia.

Praktik obral Plt, sambung Eko tidak boleh menjadi tradisi tiada henti. Terus saja terulang dan berulang. Selain kurang elok, kondisi itu merusak penataan kepegawaian. Hingga triwulan I 2018, dia mencatat ada lima jabatan yang lowong dan diisi Plt.

Di luar kepala Satpol PP, empat jabatan lainnya adalah kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), kepala Dinas Koperasi dan UMKM, kepala Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal (BKPM) serta kepala Dinas PUP dan ESDM.

Kepala Satpol PP GBPH Yudhaningrat dan Kepala BLH Joko Wuryantoro per 1 Februari lalu pensiun. Sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tri Saktiana dimutasi menjadi kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sejak 15 Januari lalu.

Adapun Kepala BKPM Totok Prianamto dikembalikan ke Kementerian Luar Negeri, instansi asalnya sejak awal Februari. Untuk kepala Dinas PUP dan ESDM merupakan jabatan yang gagal terisi lewat seleksi terbuka pada November 2017. Gara-garanya tidak ada peserta lelang yang lolos seleksi. (kus/ila/mg1)