JOGJA – Anggota Parampara Praja DIJ Suyitno memiliki pandangan tersendiri ikhwal masih dipertahankannya Instruksi Kepala Daerah DIJ Nomor K898/I/A/1975.

Menurutnya, pelaksanaan regulasi yang mengatur tentang penyeragaman policy hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesa (WNI) non pribumi tersebut semata-mata guna menghindari ketimpangan. Apalagi gini ratio (angka ketimpangan) di DIJ menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni 0,44. “Tujuannya melindungi lahan-lahan milik petani dari cukong bermodal besar,” kata Suyitno ditemui di Bangsal Kepatihan Senin (19/2).

Pernyataan Suyitno menjawab rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIJ yang menyebut adanya maladministrasi oleh Badan Pertanahan Nasional karena menjadikan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 sebagai rujukan kebijakan dalam pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Kota Jogja. Sehingga mengakibatkan warga keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah di wilayah tersebut. Maladministrasi yang dimaksud berupa diskriminasi pelayanan dan penyimpangan prosedur berkenaan penolakan atas permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diajukan WNI keturunan Tionghoa. ORI juga menyebut instruksi kepala daerah 1975 tersebut bertentangan dengan pasal 9 dan 21 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), pasal 5 UU No. 39 Tahun 1999, serta pasal 6 dan 7 UU No. 40 Tahun 2008.

Mengenai hal itu, Suyitno menilai Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 tidak bertentangan dengan UU 5/1960. Argumennya mengacu pasal 11 UU tersebut. Dikatakan, pasal ini mengharuskan pemerintah memperhatikan perlindungan teradap kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah.

Kendati demikian, Suyitno tak menampik substansi pasal 21 UUPA, yang menyebut setiap WNI berhak memiliki hak atas tanah. “Namun, pemilikan tersebut tidak harus dituangkan dalam sertifikat hak milik,” jelas pakar pertanahan Universitas Gadjah Mada ini.

Suyitno mengistilahkan Instruksi Wagub 898/1975 sebagai bentuk diskriminasi yang positif. Dasar diskirminasi tersebut diperbolehkan, semata-mata untuk menghilangkan dampak dari diskriminasi itu sendiri. “Sampai kapan? Sampai keseteraan yang ada di DIJ ini bisa tercapai,” lanjutnya.

Suyitno justru khawatir jika kebijakan yang diteken oleh Paku Alam VIII tersebut dicabut malah akan menimbulkan efek ketimpangan yang lebih besar di masyarkat. Apalagi, saat ini tanah yang tersisa merupakan lahan pertanian milik masyarkat. “Kalau dibiarkan ada pembelian tanah, lama-lama yang milik rakyat habis,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Suyitno, pelarangan pengasingan tanah pribumi ke non pribumi juga pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada 1975 dikeluarkanGrond Vervreemdings Verbodyang dikenal dengan istilah pengasingan tanah. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Keraton Jogjakarta melakukan reorganisasi agar masyarakat prbumi memiliki hak-hak yang kuat dalam penguasaan tanah.

“Sampai sekarang, dengan berlakunya UUPA pun sebenarnyaVerbreemdings Verboodsbelum dicabut. Memang aneh ini. Belum ditemukan pencabutan itu,” paparnya.

Pencabutan Instruksi Kepala Daerah DIJ Nomor K898/I/A/1975.

tersebut butuh kehati-hatian. Meskipun dia tak memungkiri kemungkinan dicabutnya instruksi tersebut pada masa yang akan datang.”Soal kapan dan alasannya apa, ditunggu saja,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibisono mengaku siap memberikan jawaban atas saran yang diberikan ORI DIJ atas tudingan adanya maladministrasi oleh lembaga pertanahan di Kota Jogja, Kulonprogo, dan Bantul. Yakni agar Kanwil BPN DIJ menyusun petunjuk teknik untuk seluruh kepala kantor Pertanahan se-DIJ sebagai pedoman dalam menindaklanjuti permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Dan menindaklanjuti permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan warga keturunan Tionghoa.

“Rekomendasi ORI sudah kami terima. Selanjutnya kepala kantor pertanahan yang mendapat rekomendasi itu akan kami panggil untuk memberikan jawaban,” katanya dihubungi via telepon.

Masih dalam rangka menjawab rekomendasi ORI DIJ, Tri berencana menggelar koordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ guna membahas masalah tersebut. “Kamis (22/2) kami adakan pertemuan. Dari sana bisa bicara banyak,” katanya.

Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Mathuri menyatakan, hasil evaluasi yang telah disampaikan lembaganya kepada Kanwil BPN DIJ dan jajaran di bawahnya berlaku selama 30 hari. Surat rekomendasi tersebut telah disampaikan pada 12 Februari lalu. (bhn/yog/mg1)