CUITAN atau unggahan yang dilakukan Mahfud MD soal hukum, pemerintahan, dan politik kerap mendapat tanggapan dari para pengikutnya. Melihat besarnya pengikut pemilik akun @mohmahfudmd banyak pihak yang berusaha menggunakan akun sosial Mahfud MD untuk mengiklankan produk.

“Sekali twit saya ditawari Rp 4,5 juta,” kata pria yang juga menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UII itu.

Tawaran iklan dari sejumlah pemilik produk dan perusahaan tersebut, tentunya sangatlah menggiurkan. Namun, tidak begitu bagi Mahfud. Dia justru menolak pundi-pundi rupiah tersebut.

Mahfud yang tercatat menge-twit sebanyak 21.500 cuitan tersebut diminta untuk mempromosikan produk di akun media sosial (medsos) miliknya. “Konsepnya sudah disiapkan. Kalau dihitung-hitung enak juga sekali twit jutaan. Kalau 30 hari sudah berapa. Tapi saya tolak itu,” katanya.

Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Dia berpandangan, akun medsos yang dimilikinya itu lebih baik digunakan untuk membagi ilmu dibandingkan untuk komersial. “Kalau saracen mungkin bisa dibayar, kalau saya tidak mau yang gitu-gitu,” katanya.

Mahfud pun mengakui di era mendsos yang semakin bebas seperti saat ini, berbagai isu bisa dibuat untuk menyerang pihak manapun. Termasuk, merusak kondusivitas masyarakat, terutama Jogjakarta.

Dari isu apapun, informasi bersifat hoax bisa diciptakan. Termasuk saat kejadian penyerangan di St Lidwina pada Minggu (11/2) lalu. Pada saat itu, lanjutnya, banyak akun-akun medsos menyerang aparat yang dinilai berpihak pada gereja.

“Ada isu yang dibuat kalau gereja yang diserang aparat cepat, tapi kalau ulama dinilai lambat. Yang begini ini dibuat untuk menyerang pihak tertentu,” katanya.

Maka dari itu, dia menyarankan kepada para pegiat medsos di Jogjakarta untuk membuat konten positif, juga menangkal serangan hoax tersebut. “Semacam pasukan cyber yang melawan hoax,” ajaknya. (ila/mg1)