GUNUNGKIDUL – Inspektorat Daerah Gunungkidul terus mengawal anggaran strategis di pemerintahan desa. Salah satu caranya, melakukan pendampingan agar jangan sampai terjadi pelanggaran hukum.

Inspektur Inspektorat Gunungkidul Sujarwo mengatakan bentuk pendampingan variatif. Mulai audit hingga memberikan asistensi dalam penyusunan APBDes serta pembuatan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Pendampingan sebagai bukti keseriusan pemkab memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan baik. Sehingga tidak melanggar aturan,” kata Sujarwo Senin (19/2).

Dari pendampingan, ditemukan beberapa persoalan seperti kesalaham penempatan kode rekening, kesalahan penentuan aspek prioritas hingga belum selarasnya program yang tertuang dalam RPJMDes, RKPDes hingga APBDes.

“Tentu beberapa temuan akan menjadi catatan sehingga dijadikan dasar dalam perbaikan,” kata Sujarwo.

Selanjutnya, hasil asistensi maupun audit diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul.

Sementara itu, Kades Pacarejo, Semanu, Suhadi mengatakan pendampingan diperlukan. Demi terselenggaranya program pemerintah yang baik dan tidak menyalahi hukum. Sejauh ini pihaknya telah konsultasi mengenai penyusunan draf APBDes 2018 kepada inspektorat daerah.

“Kami juga menghendaki seluruh program berjalan baik dan berakhir tanpa ada permasalahan,” kata Suhadi. (gun/iwa/mg1)