KULONPROGO – Pengadilan Negeri (PN) Wates mempercepat penyelesaian perkara konsinyasi pembebasan lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA) sebelum masa berlaku Izin Penetapan Lokasi (IPL) habis. Setiap pengajuan perkara konsinyasi dari PT Angkasa Pura (AP) I akan diproses dengan cepat.

“Posisi kami tetap pasif. Artinya tidak memaksakan proses konsinyasi. Namun tahap konsinyasinya yang kami usahakan selesai sebelum habisnya IPL,” kata Humas PN Wates Nur Kholida Dwiwati Senin (19/2).

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I Agus Pandu Purnama menegaskan pembebasan lahan NYIA tinggal menyisakan enam bidang tanah. Di atasnya terdapat 11 rumah warga, akhir bulan ini harus sudah selesai.

“Saat ini di lapangan masih ada 37 rumah warga yang pemiliknya menolak pembebasan lahan dan tetap bertahan. Namun sebenarnya ada yang pembayaran ganti ruginya sudah dititipkan di pengadilan (konsinyasi) dan sudah penetapan sehingga tinggal dicairkan,” kata Agus Pandu.

Ada enam bidang yang tersisa dan masih proses pengadilan. Lainnya sudah dikonsinyasi, uang ganti rugi sudah dititipkan dan siap dicairkan. Di atas enam bidang tanah tersebut, ada yang pada satu bidang tanah terdapat lima rumah dan ada juga yang satu bidang dua rumah.

“Penyelesaian pembebasan enam bidang tanah tersebut saat ini masih dalam proses konsinyasi di pengadilan. Yang saya dengar, dari pengadilan seminggu dua minggu ini segera diselesaikan, nanti kalau itu sudah selesai, ya berarti sudah selesai semua,” kata Agus Pandu.

Menurut dia, terkait penuntasan pembersihan lahan (land clearing) akan dilakukan setelah pembebasan lahan seluruhnya selesai. Atau seluruh bidang tanah yang ganti ruginya dibayarkan secara konsinyasi telah ditetapkan pengadilan.

Setelah itu AP I akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, BPN, dan Kapolda. Koordinasi terkait penyelesaian land clearing karena di dalamnya juga merupakan domain Pemda.

“Sudah ada warning dari Ngarso Dalem (Gubernur DIJ) bahwa Maret 2018 sudah harus clear. Sebab 1 April 2018 IPL sudah habis. Pengadilan mengusahakan supaya semuanya ada penetapan,” ujar Agus Pandu. (tom/iwa/mg1)