BANTUL – Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberikan Kementerian Perdagangan kepada Pasar Imogiri merupakan satu dari sekian deret bukti upaya Dinas Perdagangan (Disdag) Bantul menggenjot kualitas pasar rakyat. Yang lebih membanggakan lagi, Pasar Imogiri merupakan satu-satunya pasar rakyat di DIY penerima penghargaan yang diserahkan di Jakarta akhir Januari lalu ini.

“Hanya ada enam pasar se-Indonesia yang menerima sertifikat SNI,” jelas Kepala Disdag Bantul Subiyanta Hadi di sela peresmian Pasar Semampir pekan lalu.

Sertifikat SNI ini bukan label sembarangan. Sertifikat ini hanya diberikan kepada pasar rakyat yang memenuhi beragam kualifikasi. Mulai fasilitas, pelayanan, tata kelola, kebersihan, keamanan, hingga kenyamanan. Menurutnya, sertifikat SNI ini juga sebagai bukti bahwa pasar rakyat di Kabupaten Bantul mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan modern seperti swalayan maupun toko modern.

Kendati begitu, Subiyanta mengingatkan, capaian ini bukan kebetulan. Disdag sebagai representasi pemkab memang konsisten mencanangkan beragam program untuk peningkatan kualitas pasar rakyat. Yang paling kentara adalah perbaikan sarana infrastruktur.

“Setiap tahun pasti ada bangunan pasar yang diperbaiki,” ucapnya.

Contohnya, pada 2017. Subiyanta menyebutkan, ada empat pasar yang diperbaiki. Yaitu, Pasar Semampir (Sedayu), Pasar Panasan (Piyungan), Pasar Janten (Kasihan) dan Pasar Hewan Pleret. Total anggaran yang digelontorkan pemkab mencapai miliaran rupiah. Perbaikan Pasar Semampir, misalnya, menelan anggaran Rp 3,8 miliar ; Pasar Panasan Rp 1 miliar; dan Pasar Hewan Pleret Rp 860 juta. Semuanya berasal dari APBD Bantul.

“Kecuali Pasar Janten. Anggarannya Rp 930 juta dari DAK (dana alokasi khusus),” sebutnya.

Kendati tidak sedikit pasar rakyat yang telah diperbaiki Subiyanta memastikan, kebijakan serupa bakal digulirkan pada 2018. Bahkan, jumlah pasar yang diperbaiki lebih banyak lagi. Targetnya ada tujuh pasar rakyat. Yaitu, Pasar Jodok, Pasar Turi, Pasar Gumulan, Pasar Mangiran dan Pasar Gatak. Lalu, Pasar Bantul dan Pasar Pundong.

“Pasar Bantul dengan APBD. Kemudian Pasar Pundong dari dana tugas pembantuan. Lima pasar lainnya dengan DAK,” tambahnya.

Bupati Bantul Suharsono menargetkan anggaran perbaikan pasar rakyat setiap tahunnya minimal Rp 4 miliar. Besarnya anggaran ini salah satunya bertujuan agar pasar rakyat bersih, sehat dan nyaman. Jauh dari kesan kumuh dan semrawut. Juga, agar fasilitasnya lebih komplet. Contohnya, Pasar Semampir. Setelah diperbaiki, pasar yang terletak di Dusun Semampir, Argorejo, Sedayu ini memiliki beragam fasilitas. Di antaranya, mandi cuci kakus, musala hingga ruang pertemuan.

“Los dan kiosnya juga rapi,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Projo Tamansari ini melihat, keseriusan pemkab memajukan pasar rakyat bukan tanpa alasan. Sebab, sekitar 12 ribu warga Kabupaten Bantul menggantungkan hidupnya sebagai pedagang tradisional. Pasar rakyat juga sebagai salah satu ujung perekonomian warga. Di sisi lain, gempuran pusat perbelanjaan modern tak terelakkan. Dengan begitu, pemkab wajib berkomitmen meningkatkan kualitas pasar rakyat agar mampu bersaing.

“Agar perekonomian meningkat sehingga pedagang sejahtera,” tandasnya.

Kendati begitu, Suharsono mewanti-wanti pedagang selalu memberikan pelayanan terbaik dengan ramah kepada konsumen. Juga, menjaga kebersihan pasar. Agar konsumen merasa nyaman dan tertarik untuk berbelanja. Toh, pasar rakyat memiliki nilai plus lain yang tak dimiliki pusat perbelanjaan modern. Yaitu, interaksi sosial. Terutama antara penjual dan pembeli.

“Uang kurang Rp 2000 di pasar nggak apa-apa. Apalagi, kalau sudah kenal. Di swalayan apa bisa? Kurang Rp 500 saja nggak ditolak,” kata Suharsono menggambarkan nilai lebih pasar rakyat.(zam/mg1)