ANGGOTA MPR RI Ahmad Hanafi Rais mengajak anak muda membangun kesadaran berbangsa dan berkonstitusi sejak dini. Terutama menyangkut pemahaman terhadap empat pilar MPR.

“Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsensus yang disepakati oleh MPR RI,” ungkap Hanafi di depan ratusan siswa SMK Muhammadiyah 1 Imogiri pada Selasa (13/2).

Hanafi menegaskan, Pancasila dalam empat pilar itu merupakan dasar dan ideologi negara. UUD 1945 merupakan landasan bernegara. Sedangkan NKRI merupakan kesepakatan negara berbentuk kesatuan dengan berbagai suku bangsa, etnis, agama, dan golongan. Keberagaman itu menjadi cermin Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“NKRI itu merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Risikonya adalah persatuan bangsa. Kami sudah punya pengalaman buruknya dengan lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi. Jangan sampai itu terulang,” ingat politikus yang pernah menjadi staf pengajar Fisipol UGM ini.

Terkait empat pilar MPR itu, Hanafi mengatakan, terbuka kemungkinan jumlahnya ditambah. Misalnya dengan tambahan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sebagai pilar kelima. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi pilar kelima. Bendera Merah Putih sebagai pilar ketujuh dan TNI serta Polri menjadi pilar kedelapan.

“Jadi nantinya kita tidak hanya memiliki empat pilar saja,” tegasnya.

Di depan para siswa, Hanafi juga menyinggung perdebatan saat merumuskan sila pertama Pancasila. Kelompok Islam menghendaki kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa ditambah dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Namun usulan itu tidak disepakati oleh kelompok nasional. Akhirnya dengan kesadaran penuh pentingnya menjaga persatuan akhirnya disepakati bunyi sila pertama adalah seperti yang tertuang di pembukaan UUD 1945.

“Pembukaan UUD 1945 itu bersifat final dan tidak boleh diutak-atik,” jelasnya.

Di tengah perdebatan itu juga ada suara dari kelompok komunis yang tidak menginginkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelompok ini menghendaki sila pertama dengan kebebasan beragama, termasuk kebebasan tidak beragama.

“Pancasila dalam sejarahnya, khususnya sila pertama terus dirongrong oleh PKI,” ujar dia.

Hanafi juga menjelaskan perbedaan perubahan UUD 1945 dengan undang-undang. Perubahan UUD 1945 dinamakan amandemen. Sedangkan perubahan undang-undang disebut revisi.

Saat dibuka tanya jawab, ratusan siswa tampak antusias. Mereka saling berebut utuk bertanya dengan mengacungkan jari mereka. Hanafi sempat ditanya isu-isu aktual seperti terorisme. Di mata, wakil ketua Komisi I DPR RI ini, isu terorisme adalah rekayasa atau sengaja dibuat oleh negara barat seperti Amerika Serikat. “Terorisme telah menjadi proyek,” sesalnya.

Hadir dalam sosialisasi itu Kepala SMK Muhammadiyah I Imogiri Nur Wahyuntoro, tenaga ahli DPR RI Nazaruddin dan para pamong sekolah setempat. Nur merasa senang dengan kehadiran dan kunjungan Hanafi ke sekolahnya. “Ini momentum yang istimewa,” katanya saat memberikan sambutan. (*/kus/ila/mg1)