JOGJA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) masih optimis bakal lolos sebagai partai politik (parpol) peserta pemilu 2019, dengan mengajukan gugatan di Bawaslu. Mereka juga membantah adanya perpecahan di internal partai yang berdampak tidak masuknya PKPI bersama 14 partai lain yang telah diumumkan KPU pada Sabtu lalu (17/2).

Pada 14 Februari 2018 PKPI telah resmi menyampaikan surat pengajuan sengketa Pemilu 2019 ke Bawaslu beserta lampiran bukti-bukti. PKPI telah memperoleh tanda terima pendaftaran dari Bawaslu dengan nomor 009/PS.PNM/II/2018. Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI Faried Jayen Soepardjan menilai ada penyimpangan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Perihal sistem informasi partai politik (Sipol) yang dijadikan rujukan oleh KPU tidak sinkron dengan kenyataan keberadaan pengurus dan anggota PKPI. Hal ini terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dianggap tidak memenuhi syarat. “Antara sipol dan kenyataan tidak sinkron makanya kita persoalkan proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU,” terang Faried selasa (20/2).

PKPI, lanjutnya, sudah menempuh jalur mediasi karena hal yang dipemasalahkan dinilai bukan hal mendasar yang bisa berakibatk gugurnya partai politik menjadi peserta pemilu. “Lebih pada proses (verifikasi faktual) bukan pada hasil. Perlu diketahui juga dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sipol bukan salah satu alat (acuan) untuk melakukan verifikasi faktual,” jelas Jayen.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI DIJ itu menegaskan kepengurusan dan keanggotaan PKPI di semua daerah nyata ada dan memenuhi persyaratan. Bahkan dibandingkan pemilu 2014, kepngurusan PKPI saat ini lebih solid. “Kita pengurus maupun anggota nyatanya ada kok. Di semua daerah ada,” katanya.

Jayen pun masih percaya proses sengketa di Bawaslu akan berjalan mulus hingga pada akhirnya KPU memutuskan PKPI memenuhi syarat dan lolos sebagai partai peserta pemilu 2019. “Gugatan sengketa pemilu berlangsung selama 12 hari, kita tunggu saja,” kata Jayen yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) PKPI Jawa dan Bali

Pihaknya membantah pernyataan mantan Ketua Umum PKPI Sutiyoso yang menyebutkan tidak lolosnya PKPI dipicu karena terbelahnya kepengurusan PKPI akibat dualisme kepemimpinan yaitu kubu Hendro Priyono dan kubu Hari Sudarno. Jayen menegaskan belum lolosnya PKPI karena murni persoalan sipol yang tidak sesuai dengan kenyataan. “Pernyataan itu (Sutiyoso) tidak benar. PKPI tidak terbelah, hanya ada satu PKPI yaitu PKPI yang dipimpin Hendro Priyono. Di daerah daerah semua pengurus sudah tidak masalahkan kepemimpinan PKPI, semua sudah menyatu,” tandasnya.

Diketahui dalam salah satu media online Minggu lalu (18/2) Sutiyoso yang juga mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku prihatin dengan kondisi partai yang pernah dipimpinnya tersebut. Ia melihat tidak lolosnya PKPI dipicu karena terbelahnya kepengurusan partai antara kubu Hendropriyono dan kubu Haris Sudarno.(pra/ong)