PURWOREJO – Bantuan operasional sekolah (BOS) masih diperbolehkan untuk membiayai guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang bertugas di SD maupun SMP di Kabupaten Purworejo. Hanya saja besarannya dibatasi dan maksimal hanya 15 persen dari alokasi yang ada untuk seluruh GTT dan PTT.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Purworejo Akhmad Kasinu dalam sosialisasi petunjuk teknis BOS SD dan SMP di Gedung Serbaguna SMKN 1 Purworejo, Selasa (20/2). Kegiatan itu diikuti perwakilan kepala SD dan SMP di Kabupaten Purworejo dan dihadiri Kepala Kejaksanaan Negeri Alex Rahman, Asisten III Muh Wuryanto dan organisasi perangkat daerah terkait.

“Sebenarnya GTT dan PTT sudah mendapatkan anggaran dari pemkab yang besarannya mencapai Rp 405 ribu-Rp 430 ribu per bulan. Namun mereka masih diperkenankan menerima dari BOS yang besarannya dibatasi,” jelas Kasinu.

Dikatakan, sistem yang dipakai Pemkab Purworejo honor hanya diberikan kepada GTT maupun PTT yang dibutuhkan sekolah dan sesuai ketentuan. Sedangkan yang tidak sesuai ketentuan, tidak bisa diberikan honor APBD. Untuk yang sesuai kebutuhan sekolah SD maupun SMP ada enam jenis, yakni guru agama, guru pendidikan jasmani, guru kelas, tenaga administrasi, petugas perpustakaan, dan penjaga.

Adapun bantuan pendidikan bagi siswa yang diambilkan dari BOS itu senilai Rp 800 ribu untuk siswa SD dan SMP sederajat per siswa Rp 1 juta, serta SMA sederajat per siswa sebesar Rp 1,4 juta.

Sementara itu Asisten III Muh Wuryanto mengingatkan, adiminstrasi sekolah agar ditertibkan karena masih banyak yang kurang sempurna, sehingga harus dibenahi. Rencana pengunaan dana BOS untuk dimusyawarahkan bersama-sama.

“Ke depan jangan ada lagi yang melaporkan tentang dana BOS hanya dikelola kepala sekolah dan bendahara saja. Juga keharusan setiap awal tahun membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Ini supaya jelas penggunaan dan pembelanjaan sesuai rencana,” kata Wuryanto.

Kajari Alek Rahman SH dalam paparannya menegaskan, negara telah menganggarkan peningkatan kualitas pendidikan melalui APBN sangat besar yakni 20 persen, hanya saja persentase itu dinilai masih selalu kurang. Tentu ini masih terus diamati apa karena kebutuhan infrastruktur atau faktor lainn.

“Kita tahu sekolah tidak diperbolehkan menarik iuran pembangunan dari siswa dengan adanya BOS itu. Dan honor GTT atau PTT yang diambilkan dari BOS maksimal 15 persen saja. Kalau melebihi, pasti akan kena penalti dan saya ingatkan semua harus hati-hati dalam penggunaan BOS,” kata Alex.

Ia berharap semua sekolah tunduk kepada aturan yang ada dan tidak akan bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan BOS. Jika ada kesulitan, pihaknya membuka diri utnuk melakukan konsultasi karena sudah ada kesepahaman bersama.

“Silakan laporkan jika ada dana BOS yang dipotong. Kami akan jamin kerahasiaan pelapor, tapi dalam laporannya harus disertai identitas pelapor yang jelas, agar tidak terjadi fitnah,” tandas Alex. (udi/laz/mg1)