Handoko mengaku tidak terlalu kaget dengan putusan sidang kemarin. Dia telah menduga hakim menolak gugatan yang diajukannya. “Gejalanya sudah terlihat sejak dua minggu lalu saat pembacaan putusan ditunda. Seharusnya 6 Februari menjadi 20 Februari 2018,” ungkapnya usai sidang.

Dia menengarai, penundaaan itu untuk memberikan waktu bagi majelis membuat pertimbangan hukum. Meski tak sependapat, Handoko tetap menghormati putusan tersebut.

“Pilihan saya akan langsung banding. Kalau belum berhasil, jalan berikutnya mengajukan kasasi. Perjuangan masih panjang,” ucapnya sambil tersenyum. Di sisi lain, vonis yang dibacakan hakim Cokro mengundang perhatian aktivis pemantau peradilan dari Indonesia Court Monitoring (ICM). Direktur ICM Tri Wahyu Kushardiyatmo menemukan ada beberapa kejanggalan dalam pertimbangan majelis.

Di antaranya, alasan hakim yang menyebut Instruksi Kepala Daerah DIJ Nomor K.898/I/A/1975 merupakan kebijakan berbasis asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB.

“Namun majelis hakim tidak menguraikan secara cermat dan menyeluruh apa kaitan AUPB dengan Instruksi Kepala Daerah DIJ yang diterbitkan pada 5 Maret 1975 silam,” bebernya.

Dari penelusuran ICM, AUPB diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014. Asas-asasnya, antara lain, kepastian hukum, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan kepentingan umum.

Asas kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas ketidakberpihakan, keterbukaan, dan kepentingan umum, dalam penjelasan di pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014, ada pengertian “tidak diskriminatif”.

“Artinya kalau majelis hakim konsekuen dengan AUPB sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 nyata Instruksi Kepala Daerah DIJ 1975 malah melanggar AUPB,” kata Wahyu.

Kejanggalan lainnya saat majelis hakim merujuk UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ sebagai pembenar Instruksi Kepala Daerah DIJ 1975. Padahal, dalam UUK ada ketentuan yang melarang gubernur dan wakil gubernur DIJ mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat tertentu. Ini tercantum di pasal 16 huruf a.

Pertimbangan majelis hakim yang janggal juga terjadi saat merujuk kewenangan pertanahan di pasal 32 dan pasal 33 UUK. Kedua pasal tersebut mengatur soal hak milik atas tanah kasultanan (Sultanaat Grond) dan tanah kadipaten (Pakualamanaat Grond). “Bukan tentang hak milik warga negara,” katanya.

Dari kajian itu, ICM bakal mengadukan temuan tersebut ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta. ICM meminta KY agar memeriksa putusan majelis hakim dalam kerangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. (kus/mg1)