BANTUL – Pendistribusian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terancam macet. Hal itu dipicu kekecewaan para dukuh. Sebab, dukuh tidak hanya dibebani SPPT PBB tahunan. Melainkan juga surat tagihan PBB yang menunggak beberapa tahun terakhir.

Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) se-Bantul Sulistyo Atmojo menganggap tanggung jawab tambahan yang dibebankan kepada dukuh kelewat berat. Sebab, para dukuh belakangan ini sudah dipusingkan dengan berbagai persiapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program beras sejahtera (rastra).

“Ini masih belum selesai semua,” keluh Sulis, sapaannya, di Kompleks Parasamya, Rabu (21/2).

Sebagai bentuk protes, para dukuh yang tergabung dalam Pandu kemarin akhirnya mengembalikan dokumen SPPT dan surat tagihan PBB kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dengan jalan kaki, puluhan dukuh ini membawa kardus-kardus berisi tumpukan lembar SPPT dan surat tagihan PBB.

Dukuh Cangkringan, Sumberagung, Jetis ini mengungkapkan, berkas SPPT dan surat tagihan ini diserahkan BKAD sebulan lalu. Tidak sedikit dukuh yang telah mendistribusikannya. Namun, jamak warga penerima surat tagihan ini yang menolaknya. Mereka beralasan telah membayar pajak kepada dukuh. Bahkan, mereka menuding dukuh telah menggelapkan uang pembayaran PBB beberapa tahun lalu. “Surat tagihan ini ada yang sejak 1996,” ucapnya.

Bagi Sulis, tumpukan tagihan ini tidak masuk akal. Sebab, pemkab pernah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak. Tepatnya ketika terjadi gempa 2006. Bahkan, pemkab juga pernah mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak pada 2007 untuk lahan pertanian.

“Kemudian kebijakan pembebasan pajak pada 2008, 2009, dan 2010 untuk keluarga prasejahtera,” ungkapnya.

Kepala BKAD Bantul Sri Edi Astuti membenarkan instansinya menerbitkan kembali surat tunggakan PBB. Penerbitan ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Catatan temuan BPK berisi banyak tagihan PBB yang belum dibayarkan. “Akhirnya BPK memberikan rekomendasi (menagih),” katanya. (zam/ila/mg1)