JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) punya sikap lain terkait keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jogja ikhwal pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah No K898/I/A-1975 oleh gubernur DIJ dan kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ.

Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masturi berpendapat, putusan PN Jogja tidak ada sangkut pautnya terhadap koreksi lembaganya terhadap Kantor Pertanahan Bantul, Kulonprogo, dan Kota Jogja, serta Kanwil BPN DIJ. “Kami tetap dalam posisi memastikan kepala kantor di tiga wilayah itu, serta Kanwil BPN DIJ untuk menghormati dan melaksanakan saran yang kami minta,” ucap Budhi kepada Radar Jogja Rabu (21/2).

Sebagaimana diketahui, pada sidang yang digelar Selasa (20/2), majelis hakim PN Jogja yang dipimpin Cokro Hendro Mukti menolak gugatan yang diajukan Handoko terhadap gubernur DIJ dan kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIJ. Handoko adalah warga keturunan Tionghoa yang berupaya mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah di DIJ.

Ditolaknya gugatan tersebut memiliki konsekuensi, instruksi kepala daerah DIJ yang diteken Paku Alam VIII tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia (WNI) non pribumi tersebut masih tetap berlaku. Dengan begitu, warga keturunan Tionghoa tidak bisa memperoleh tanah SHM di DIJ.

Kendati demikian, Budhi berkeyakinan bahwa penggunaan Instruksi Kepala Daerah No K898/I/A-1975 oleh Kantor Pertanahan Bantul, Kulonprogo, dan Kota Jogja sebagai dasar menolak permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh warga keturunan Tionghoa merupakan bentuk maladministrasi. Ada diskriminasi pelayanan dan penyimpangan prosedur.

Adapun kesimpulan adanya maladministrasi tersebut berdasarkan kajian internal ORI dan pendapat para ahli. Di antaranya, dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM Dr Nur Hasan Ismail, dosen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Dr Ni’matul Huda, anggota Parampara Praja Suyitno, dan mantan Kepala Dinas Kebudayaan DIJ GBPH Yudhaningrat.

Dikatakan, sesuai pasal 45 ayat (2) dan (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kantor pertanahan diizinkan menolak permohonan peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu di antara tujuh syarat terpenuhi.

Tujuh syarat itu antara lain sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai dengan daftar-daftar di kantor pertanahan. Perbuatan hukum seperti dimaksud pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan akta PPAT atau kutipan risalah lelang dan tanah yang bersangkutan bukan objek sengketa di pengadilan. “Dari tujuh syarat itu tidak ada Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 bisa menjadi dasar pertimbangan untuk menolak,” kata Budhi.

Penolakan, lanjut dia, tidak diperlukan karena tak ada satupun UU atau peraturan pertanahan yang diterbitkan BPN mengatur penolakan dengan merujuk pada instruksi tersebut.

ORI menegaskan, meski instruksi kepala daerah itu belum dibatalkan, secara hukum tidak dapat dijadikan dasar BPN menolak permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diajukan WNI keturunan. “Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 13P/HUM/2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 bukan produk perundang-undangan,” paparnya.

Karena itu ORI meminta kepala Kanwil BPN DIJ menyusun petunjuk teknik untuk seluruh kepala kantor pertanahan se-DIJ sebagai pedoman dalam menindaklanjuti permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan warga keturunan Tionghoa. Bukan atas dasar Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975.

Bila di kemudian hari BPN tetap bersikukuh pada putusan PN Jogja, secara mekanisme ORI Perwakilan DIJ akan meneruskan laporan ke tim resolisi ORI pusat. “Nantinya akan diproses untuk menjadi rekomendasi,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibisono mengatakan masih akan berkoordinasi dengan kepala Kantor Pertanahan Bantul, Kota Jogja, dan Kulonprogo untuk membahas tudingan maladministrasi oleh ORI DIJ yang ditujukan pada tiga lembaga tersebut. Dia juga berencana membicarakan persoalan tersebut dengan Pemprov DIJ. “Bagaimana kami dibilang maladministrasi, sementara putusan pengadilan tidak menyebut itu,” sindirnya.

Sementara itu, rekomendasi ORI yang menyimpulkan adanya maladministrasi di kantor Pertanahan Bantul, Kulonprogo, dan Kota Jogja mengundang reaksi keras Keraton Jogja.

Keraton menuding kesimpulan yang diambil ORI tidak cermat. Ini menyebabkan rekomendasi yang diteken Budhi Masthuri bermasalah. “Data yang digunakan ORI tidak akurat. Itu rekomendasi apa-apaan,” tuding Ketua Tim Hukum Keraton Jogja Dr Achiel Suyanto SH MBA kemarin.

Dengan alasan itu, pria yang menyandang kekancingan Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Nitinegoro itu mewanti-wanti agar BPN tidak menaaati rekomendasi ORI tersebut. Achiel berpendapat, rekomendasi dari lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik tak punya kekuatan mengikat bagi Kanwil BPN DIJ maupun jajaran kantor pertanahan kabupaten dan kota se-DIJ. ” Rekomendasi ORI tidak perlu dijalankan,” pintanya.

Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai advokat ini mengkritik respons Kepala Kanwil BPN DIJ Tri Wibisono yang hendak mengumpulkan semua kepala kantor pertanahan se-DIJ pasca keluarnya rekomendasi ORI. Tri Wibisono juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) membahas persoalan tersebut. “Untuk apa kepala Kanwil BPN DIJ harus mengumpulkan para kepala kantor pertanahan. Itu tidak perlu,” ungkap Achiel.

Dikatakan, Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 bukanlah peraturan. Namun kebijakan dengan pertimbangan kearifan lokal. Terutama menyangkut upaya pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah dari mereka yang punya kekuatan ekonomi kuat.

Dia lantas menyebutkan beberapa kawasan ekonomi strategis seperti Malioboro dan Jalan Oerip Soemoharjo atau Jalan Solo yang dikuasai oleh kelompok etnis tertentu. “Siapa yang punya tanah-tanah di sana,” katanya.

Achiel juga berpendapat mirip dengan pertimbangan majelis hakim PN Jogja pada putusan gugatan Handoko. Misalnya terkait keistimewaan DIJ. Instruksi itu tidak bisa dilepaskan dengan salah satu keistimewaan DIJ di bidang pertanahan.

“Nyatanya pengadilan menolak gugatan perbuatan melawan hukum. Putusan itu yang benar dan bukan rekomendasi ORI,” tudingnya.

Achiel juga menyoal kapasitas ahli yang didengar keterangannya oleh ORI. Dia menilai ahli yang dijadikan rujukan ORI patut dipertanyakan keahliannya. “Ahli dari mana saja itu,” gugatnya.(bhn/kus/yog/mg1)