YOGYAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Penataan Kawasan Kumuh, Senin (19/2) lalu. Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera bekerja cepat menangani kawasan kumuh dengan luas total mencapai 106,39 hektare.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda Penataan Kawasan Kumuh Cristiana Agustiani menegaskan, kewenangan perda tersebut sangat luas. Pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta bertugas menyiapkan fasilitas umum.

“Semua fasilitas. Seperti akses jalan lingkungan, ruang terbuka, sampai sarana penunjang jika terjadi kebakaran. Semua harus difasilitasi,” tandas Ana, sapaan karibnya.

Di perda ini, yang menjadi catatan khusus pansus mengenai pemahaman masyarakat. Pemkot harus bisa menyosialisasikan perda hingga benar-benar dipahami masyarakat. Supaya kelak tidak menimbulkan permasalahan di lapangan.

“Sosialisasi menjadi salah satu poin penting pansus untuk dicermati eksekutif. Jangan sampai masyarakat memahami perda ini untuk merelokasi. Perda ini mengamanahkan eksekutif untuk menata kawasan-kawasan kumuh lebih manusiawi,” katanya.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah pemahaman masyarakat yang tak memiliki alas hak. Hal tersebut harus bisa difasilitasi dengan baik oleh pemkot. “Meski ada aturan yang membatasi pemkot untuk campur tangan di tanah-tanah yang alas kepemilikannya tidak jelas, pemkot bisa memberikan fasilitas,” ucapnya.

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Agus TriHaryono menyambut positif adanya payung hukum penataan kawasan kumuh. Sasaran pertama implementasi perda tersebut berupa penataan kawasan kumuh di Kecamatan Umbulharjo. Yakni Muja-Muju, Pandeyan, dan Sorosutan.

“Sebenarnya di dalam perda ini mengedepankan peran serta masyarakat. Mulai segmen, visi misi, perencanaan, sampai pelaksanaannya. Nantinya peran masyarakat berada di depan. Kami cukup memfasilitasi saja,” jelasnya.

Selain peran masyarakat, Perda Penataan Kawasan Kumuh juga memberikan keleluasaan untuk sumber pendanannya. Berupa corporate social responsibility (CSR) pihak swasta, bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, , Pemerintah DIY, maupun pemkot.

“Sangat luas sumber dananya. Di Karangwaru terbukti sukses mampu menata kawasan kumuhnya menjadi bagus seperti sekarang ini dengan pembiayaan dari pusat,” ungkap Agus. (*/yog/mg1)