KULONPROGO – Status tanah kas desa yang digunakan sebagai lahan relokasi warga terdampak bandara akan diubah statusnya menjadi hak milik pribadi (SHM). Pengubahan status dimulai tahun ini melalui permohonan dari Pemkab Kulonprogo.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo Suardi Rabu (21/2). “Kami akan memproses dokumen yang syaratnya sudah lengkap,” katanya.

Tahap perubahan status tersebut termasuk dalam pelepasan aset desa. “Dibutuhkan izin gubernur atas pelepasan hak status tanah kas desa tersebut dan ganti ruginya,” kata Suardi.

Dia belum memastikan berapa nilai uang untuk pelepasan hak tanah kas desa tersebut. “Prosesnya nanti melibatkan panitia di tingkat pemkab. Surat keputusan berubahnya status dikeluarkan BPN,” kata Suardi.

BPN berharap proses tersebut bisa lancar sesuai prosedur dan berlangsung satu tahun anggaran. “BPN juga tengah menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 2018, dengan target 20.200 bidang tanah tersertifikasi,” kata Suardi.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulonprogo Langgeng Raharjo mengatakan salah satu tanah kas desa merupakan tanah magersari milik Pakualaman di Desa Kedundang. Sedang diproses dengan mengurus kekancingan.

Sedangkan tanah kas desa lain yang diubah menjadi SHM di antaranya relokasi Desa Glagah, Desa Palihan, Desa Jangkaran, dan Desa Kebonrejo.

“Proses pengalihan hak tanah telah disosialisasikan. Warga yang ikut program relokasi disarankan membuka rekening bank terpisah (Bank BPD). Tujuannya agar proses pengalihan status tanah bisa lebih mudah,” kata Langgeng.

Menurut dia, untuk nominal alokasi ke dalam rekening tersebut, diusahakan mendekati nilai saat apraisal. Agar warga bisa lebih merasa aman saat mengikuti proses alih hak tanah.

“Sertifikasi tanah diurus oleh pemkab, dan gratis,” kata Langgeng. (tom/iwa/mg1)