Belasan betor diparkir di sepanjang Jalan Malioboro. (YOSSY GRAFITANTO/RADAR JOGJA)

JOGJA – Bukan hanya kisruh taksi online dan konvensional yang membuat pusing Pemprov DIJ untuk urusan sarana transportasi. Keberadaan becak motor (betor) yang kian masif pun belum juga terselesaikan. Belum adanya payung hukum yang spesifik mengatur betor menjadi alasan utama Pemprov DIJ menertibkan pengemudi kendaraan roda tiga bermotor itu.

Sejauh ini penindakan terhadap pengemudi betor mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Itu pun terkesan seperti dipaksakan. Penindakan hanya didasarkan pada peraturan yang dianggap berhubungan dengan betor.

“Hanya ngepaske kalai pakai UU LLAJ,” ungkap Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo di hadapan pengemudi betor yang mengadukan nasib mereka di Kompleks Kepatihan Kamis (21/2).

Sigit beralasan, pemprov tak bisa serta merta membuat regulasi sendiri. Karena keberadaan betor berhubungan dengan lalu lintas, maka harus disesuaikan dengan payung hukum yang lebih tinggi. Terkait hal tersebut, Sigit beralasan, butuh petunjuk dari pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dia berjanji sesegera mungkin berkirim surat ke kementerian untuk menanyakan perihal pengaturan betor. Jika nantinya pemerintah pusat menyerahkan kembali ke daerah, barulah pemprov akan membuat payung hukum khusus tentang betor. Sebagai tindak lanjut instruksi dari kementerian.

“Jadi kami juga tidak bisa arogan melarang (betor, Red),” katanya.

Penjelasan Sigit tidak memuaskan ratusan pengemudi betor yang tergabung dalam Paguyuban Becak Motor Yogyakarya (PBMY). Makanya mereka juga wadul ke DPRD DIJ untuk meminta kejelasan nasib selama beroperasi di Jogjakarta.

Parmin, koordinator aksi PBMY, menyayangkan sipan Pemprov DIJ yang tidak serius mengelola keberadaan betor. Selama bertahun-tahun keberadaan mereka tidak memiliki kepastian. “Janji untuk membuat prototipe betor pun tak kunjung terealisasi,” sindirnya.

Soal penindakan hukum terhadap pengemudi betor, menurut Parmin, aparat terkesan masih tebang pilih. “Yang melanggar tidak hanya betor. Taksi dan ojek online juga melanggar aturan,” katanya.

Parmin berharap, pemerintah lebih serius memikirkan keberadaan betor sebagai sarana transportasi alternatif di Jogjakarta. Terlebih saat ini, menurut dia, ada sekitar 1.500 pengemudi betor yang tergabung dalam PBMY. “Sebagian besar pengemudi betor menggantungkan penghasilan dari moda transportasi tersebut,” ungkap Parmin.

Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksono menjanjikan mencari solusi agar betor tetap bisa beroperasi di Jogjakarta, namun tetap ada payung hukum yang menaungi. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan itu mengimbau aparat agar dalam penegakan hukum terhadap pengemudi betor tetap memperhatikan aspek-aspek ekonomi. (bhn/yog/mg1)