JOGJA – Densus 26 mencium ada ratusan pesantren di DIJ yang disusupi paham radikalisme. Paham tersebut tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Densus 26 kepanjangan dari Pendidikan Khusus Dai Ahlus Sunnah Wal Jamaah 1926, yang merupakan lembaga bentukan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini terinspirasi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Koordinator Nasional (Kornas) Densus 26 Umarudin Masdar mengatakan, keberagaman yang sangat bebas di Jogjakarta justru menjadi belah masuknya paham radikal ke ranah pendidikan. Dia menduga, pesantren berpaham radikal tersebut telah berafiliasi dengan organisasi masyarakat yang selama ini menentang Pancasila. “Apalagi jumlah pesantren di Jogjakarta selalu berkembang dan banyak diminati masyarakat,” ungkap Masdar tanpa menyebutkan pesantren yang dia maksud Kamis (22/2).

Menurutnya, maraknya aksi intoleransi di Jogjakarta membuktikan berkembangnya paham radikalisme tersebut. Bahkan, Masdar melihat gejala itu telah menular di universitas.

Dikatakan, pesantren berpaham radikal menanamkan doktrin kepada para santri untuk tidak mempercayai keberadaan negara. Kelompok-kelompok tersebut beranggapan segala sesuatu yang berbeda dengan kelompoknya tidak layak diikuti.
“Mereka ini sengaja ingin melenceng dari ajaran NKRI. Menganggap alat negara thougut (sesuatu yang disembah selain Allah SWT, Red),” jelasnya.

Cara menangkal paham radikalisme, tutur Masdar, hanya dengan kembali pada ajaran agama yang benar dan menegakkan Pancasila.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIJ Muhammad Lutfi Hamid tak menamik adanya pesantren yang terindikasi tertular paham radikalisme. Namun, dia menyangkal jumlahnya sebanyak seperti pernyataan Densus 26. “Saya tidak yakin jumlahnya sebanyak itu. Yang terindikasi pun tidak lebih dari lima pesantren,” ujarnya.

Kanwil Kemenag DIJ mencatat, saat ini ada 170-an pesantren aktif di seluruh DIJ. Sedangkan data keseluruhan ada 344 pesantren yang terdaftar. Terdiri atas 224 pesantren salafiyah, 66 khalifiyah, dan 79 kombinasi keduanya.

“Paling banyak di Sleman jumlahlah mencapai ratusan (141 pesantren Red),” jelas mantan kepala Kantor Kemenang Sleman itu.

Lutfi menjelaskan, indikasi paham radikalisme bisa dilihat berdasarkan genealogi (kajian sejarah, Red) ajaran yang disampaikan. Atas dasar itu, Lutfi meyakini, sampai saat ini belum ditemukan pesantren yang benar-benar memiliki paham ke arah radikal. Dilihat dari perilakunya.
Pengawasan pesantren, lanjut Lutfi, terus dilakukan. Pembinaan kepada pengelola pondok pesantren pun tetap gencar. “Seperti di pesantren yang berafiliasi dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, saya jamin tidak mengarah kepada perilaku radikalisme,” tegasnya. (bhn/yog/mg1)