JOGJA- Ketua Umum Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (Forpeta) Z. Siput Lokasari terus menyuarakan kejanggalan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jogja yang menolak gugatan Handoko terkait perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975. Akibat putusan tersebut warga keturunan Tionghoa tidak bisa memiliki tanah dengan sertifikat hak milik di DIJ.

Dalam pertimbangannya, hakim menolak gugatan Handoko dengan alasan, instruksi tersebut untuk melindungi kepentingan umum masyarakat ekonomi lemah.

Menurut Siput, jika pemprov serius ingin melindung masyarakat lemah mestinya harus membuat peraturan khusus. “Karena DIJ itu punya keistimewaan, silakan itu diatur dengan beleidregel seperti peraturan daerah istimewa (perdais),” ungkapnya Jumat (23/2).

Hal itu sebagaimana pertimbangan lain majelis hakim yang mengaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Salah satu keistimewaan DIJ ada di urusan pertanahan, demi menjaga kebudayaan kasultanan dan keseimbangan pembangunan di masa datang.

Pertimbangan hakim itu merujuk pada alasan yang disampaikan Pemprov DIJ. Juga keterangan anggota Parampara Praja Suyitno SH MS yang diajukan pemprov selaku tergugat sebagai ahli.

Dengan demikian, menurut Siput, pengaturan itu tidak cukup hanya dengan kebijakan melalui Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 yang berisi tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non-Pribumi.

Siput mengatakan, dengan perdais itu pemprov dapat mengatur, sekaligus melindungi pemilik tanah yang lemah. Tanah dilarang dijual dan hanya boleh disewakan. Dengan begitu, tanah mereka tetap terlindungi dan tidak habis dibeli pemodal kuat. “Pemilik tanah yang lemah bisa berasal dari etnis mana saja. Demikian pula pemodal kuat dapat dari etnis mana pun,” katanya.

Kendati menyarankan membuat perdais, Siput mengingatkan agar penyusunannya tetap memedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. “Tidak melanggar HAM dan diskriminasi terhadap etnis tertentu,” pintanya.

Siput lantas menceritakan latar belakang lahirnya Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K 898/I/A/1975 yang diteken Wakil Kepala Daerah DIJ Paku Alam (PA) VIII. Dalam satu kesempatan, dia pernah menanyakan soal itu dengan PA VIII.

Peristiwanya saat Siput diterima di kantor PA VIII di Kepatihan dan kediamannya di Puro Pakualaman di penghujung 1990-an. Kala itu Siput baru saja membeli sebidang tanah di di dekat Pasar Sentul, Pakualaman. “Saya kulo nuwun dengan Sri Paduka,” katanya. Sri Paduka merupakan sapaan akrab wakil gubernur DIJ 1950-1988 dan gubernur DIJ 1988-1998 itu.

“Saya bisa sowan langsung dengan Sri Paduka berkat Mas Ambar,” kenangnya. Mas Ambar yang dimaksud Siput adalah KPH Ambarkusumo, putra tertua PA VIII. Antara Siput dengan Ambarkusumo punya kongsi sejumlah usaha.

Kepada Siput, PA VIII menceritakan latar belakang lahirnya instruksi 1975 itu. Saat itu pertanahan masih menjadi kewenangan Pemerintah DIJ. Pemerintah daerah mendorong agar warga non pribumi membeli tanah-tanah milik masyarakat.

Namun setelah dibeli, mereka harus menyerahkan ke pemerintah daerah dan membayar biaya pelepasan hak ke pemerintah daerah. Setelah keluar sertifikat hak guna bangunan (HGB), mereka harus menyewa ke pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah mendapatkan pemasukan. Jadi semangatnya demi pendapatan asli daerah (PAD). Bukan seperti alasan-alasan yang mengemuka belakangan ini ,” ceritanya. Namun kebijakan itu berakhir seiring dengan terbitnya Keppres No. 33 Tahun 1984 dan Perda DIJ No. 3 Tahun 1984 tentang Berlaku Sepenuhnya UUPA di DIJ. Sejak itu, kewenangan pertanahan ditarik ke pusat.

Direktorat Agraria DIJ dibubarkan dan digantikan Kanwil BPN DIJ. PA VIII juga menegaskan, instruksi 1975 itu menjadi tidak berlaku dengan adanya Keppres No. 33 Tahun 1984 dan Perda No. 3 Tahun 1975.

PA VIII juga mempersilakan Siput memproses SHM atas tanahnya di dekat Pasar Sentul. Alumnus Universitas Parahyangan Bandung ini tak mengalami kesulitan mendapatkan SHM.

Keberadaan Instruksi 1975 itu rupanya kembali diaktifkan kembali setelah terjadi peralihan kekuasaan pasca PA VIII wafat pada 11 September 1998. Pemprov dan Kanwil BPN DIJ menjadikan itu sebagai instrument yang menyebabkan warga keturunan Tionghoa di DIJ tak bisa memiliki SHM atas tanah. “Oleh pembuatnya saja sudah dinyatakan tidak berlaku. Kok sekarang malah digunakan pihak lain,” sindirnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Dr Ni’matul Huda SH menilai bila pemprov ingin menerapkan diskriminasi positif maka instruksi 1975 itu harus ditingkatkan menjadi peraturan daerah.

Dengan menjadi peraturan, maka masyarakat yang tidak setuju dapat mengujinya. “Bukan seperti sekarang, sifatnya hanya kebijakan karena instruksi bukan lagi menjadi tata urutan perundang-undangan,” paparnya.

Terpisah, Handoko memastikan mengajukan banding. Namun dia masih menunggu salinan putusan dari PN Jogja. Perjuangan mencari keadilan akan dilakukan hingga tingkat kasasi. Dia juga tengah mempertimbangkan membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY). Langkah ini sejalan dengan upaya Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu Kushardiyatmo. “Kalau nanti ada fakta-fakta persidangan yang tidak muncul di putusan, saya akan melapor ke KY,” kata Handoko. (kus/yog/mg1)