JOGJA – Memasuki tahun politik, praktik adu domba untuk memecah belah kerap terjadi. Isu-isu intoleransi, mencuat untuk memecah belah persatuan di masyarkat.

Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dalam menghadapi isu-isu intoleran. Penegakan hukum, sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. “Sudah ada aparat kepolisian yang bertugas mengambil langkah hukum, kita jangan sampai terpancing sehingga menimbulkan tindakan anarkis,” kata Eko Sabtu (24/2).

Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan ada yang selalu memperkuat ikatan antarwarga. Yaitu masih adanya ikatan masyarakat Jogja yang kuat dan sikap gotong royong. “Hal ini dibuktikan dengan solidaritas yang tinggi saat membantu korban bencana dan lain-lain,” kata Eko.

Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yulianto mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Sebab menurutnya, menjelang tahun politik, tensi di media sosial ikut terpancing. Tak jarang, masyarakat justru ikut serta menyebarkan berita-berita yang tidak diketahui asal muasalanya.

Menurut Yuli, para penyebar hoax melakukan aksi didasarkan untuk kepentingan adu domba. “Dari pada terjerat UU ITE, lebih baik kita tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya,” kata Yuli.

Dia mencontohkan di sejumlah wilayah seperti di Jawa Barat dan Banten, aparat kepolisian mengamankan para pelaku diduga para penyebar hoax. Berita-berita hoax yang disebarkan sudah pada taraf meresahkan masyarkat. “Bila ada diindikasi berita bohong bisa segera dilaporkan,” katanya.

Ketua Parampara Praja DIJ Mahfud MD, pun belum lama ini mengungkapkan keresahannya terkait informasi hoax yang beredar di media sosial. Menurut Mahfud, informasi tersebut disebarkan, guna merusak citra dari individu, kelompok, instansi, dan pemerintah.

Bahkan, Mahfud menuding, ada penyebaran berita hoax tersebut dilakukan secara teroganisasi. “Seperti saracen itu kan dibayar mereka untuk menyebarkan hoax,” tuding pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkah Konstitusi itu.

Dalam kasus penyerangan Gereja di St Lindwina Bedog, Sleman, Mahfud pun menyebut ada pihak-pihak yang berusaha menyudutkan instansi tertentu dalam peristiwa itu. “Kan aneh polisi nangani kasus cepat dicurigai setingan, tapi bila penangan lambat, juga dicaci,” jelasnya.

Dia pun menyarankan agar para pengguna medsos, dapat membentuk jaringan guna menangangi hoax yang beredar. Dengan begitu, berita bohong yang meresahkan warga bisa segera terbantahkan. “Bisa semacam cyber, tapi fungsinya melawan hoax,” kata Mahfud. (bhn/din/mg1)