BANTUL – Media sosial (medsos) menggantikan peran panitia pemilihan kepala daerah (pilkada) mengenalkan calon yang ikut berlaga dalam pilkada. Masyarakat mengetahui pilkada serentak tidak hanya dari partai dan penyelenggara pemilu. Mereka juga mengetahui dari medsos.

Demikian salah satu temuan penelitian Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Prodi IP Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Hasil penelitian terungkap dalam seminar nasional di kampus setempat Sabtu (24/2). Seminar tersebut bertajuk Evaluasi Pilkada Serentak untuk Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2019.

Koordinator peneliti David Efendi mengatakan hanya 13,2 persen pemilih mengenal kandidat secara memadai. Baik penyelenggara maupun partai politik rendah kontribusinya mengenalkan kandidat kepala daerah.

Dinamika medsos mampu menggantikan tugas partai politik dan KPU. “Peran politik pendidikan diambil alih oleh medsos dan tanggapan dari netizen,” kata David.

Sedangkan Koordinator Laboratorium IP UMY Sakir mengatakan pendidikan politik masih lemah. Menjadikan pemilih sebagai korban informasi asimetrik atau hoaks.

Ketua panitia seminar Eko Atmojo mengatakan pembicara seminar terdiri dari Staf Pengajar Fisipol UGM Mada Sukmajati, Komisioner KPU RI 2017-2022 Viryan, dan Staf Pengajar IP UMY Bambang Eka Cahya. Staf Pengajar IP UMY Tunjung Sulaksono menjadi moderator.

Ketua Prodi IP UMY Muchamad Zaenuri berharap seminar ini bisa menjawab apa yang harus dihadapi dalam pilkada serentak tahun ini. “Mencari solusi terbaik dari pemateri seminar,” ujarnya.

Seminar tersebut telah dimulai dengan penelitian Evalusi Pilkada Serentak 2015 dan 2017 dan Proyeksi Pemilu Serentak Tahun 2019. Penelitian dikoordinatori David Efendi, dengan anggota Sakir, Eko Atmojo, Tunjung Sulaksono, dan Bambang Eka Cahya.

Koordinator Peneliti yang juga Staf Pengajar IP UMY David Efendi mengatakan tujuan penelitian adalah mapping topik penelitian. Mendapatkan temuan evaluatif pelaksanaan pilkada serentak di Jogjakarta.

“Penelitian ini juga ingin mendapat penjelasan bagaimana pilkada serentak dilaksanakan. Termasuk mendapatkan model evaluasi berbasis pengalaman empiris dari perspektif pemilih,” ujar David.

Secara umum, kata David, penelitian menghasilkan semuan bahwa tata kelola pemilu semakin profesional. Angka partisipasi keikutsertaan pemilu tinggi, antusiasme responden mengikuti pilkada 85,6 persen.

Profesionalitas dan inklusivitas penyelenggara menjadikan pilkada ramah difabel. “Responden mengatakan 57,2 persen pilkada di Jogja ramah difabel,” ujarnya. Penelitian dilakukan Minggu-Senin (4-12/2). (*/iwa/mg1)