JOGJA – Rapat kerja DPRD DIJ membahas perubahan kelembagaan Pemprov DIJ diwarnai curhat dari Penghageng Pambudidaya Kadipaten Pakualaman KPH Kusumo Parastho. Dia menilai, lebih dari lima tahun berjalannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ, penguatan kelembagaan Kadipaten Pakualaman belum tergarap dengan baik.

“Kami ini merasa seperti ormas saja,” keluh Kusumo di depan rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Raperdais Kelembagaan DPRD DIJ Zuhrif Hudaya pada akhir pekan lalu.

Posisi layaknya ormas itu dirasakan saat tembok Pakualaman menjadi sasaran vandalisme beberapa waktu lalu. Pakualaman kemudian mengundang sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov. Dari pengalaman itu, dia merasa ada yang ironis. Di satu sisi laporan kinerja SKPD dinyatakan baik, namun di lapangan Pakualaman mengalami kejadian yang kurang mengenakan.

Curhat itu mengemuka saat pansus membahas kedudukan dan keangggota Parampara Praja yang bertugas sebagai penasihat gubernur. Kusumo ingin agar peran Parampara Praja dievaluasi dengan memperluas peran Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Pemilik nama asli dr Sutomo Parastho ini lantas menyitir bunyi pasal 5 ayat (6) UUK. Yakni soal pelembagaan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Jogjakarta sebagai warisan budaya bangsa.

Idealnya unsur-usur Parampara Praja berasal dari kasultanan dan kadipaten. Tugasnya di antaranya fokus menjabarkan amanat pasal 5 ayat (6) UUK tersebut.

Usulan yang disampaikan Kusumo itu sempat mendapatkan tanggapan dari tim pemprov. Ada perdebatan kecil terjadi. Sebelum situasi berkembang, Sekprov DIJ Gatot Saptadi kemudian mengubah rumusan keanggotaan Paramparaja Praja. Unsurnya tidak sekadar dari akademisi, tokoh masyarakat dan teknokrat.

“Kami cantumkan unsurnya ditambah dari kasultanan dan kadipaten sebagaimana dimaksud Mas Momok,” ujar Gatot menyebutkan sapaan akrab penghageng Pakualaman itu di masa mudanya. Maklum antara Gatot dengan Sutomo Parastho merupakan tetangga. Rumah mereka saling berdekatan.

Dalam raker itu disepakati keanggotaan Parampara Praja paling banyak sembilan orang. Namun pansus belum menyepakati soal kelembagaan pemerintah kabupaten, kota dan desa diatur di perdais.

Anggota Pansus Suharwanta beralasan hal itu bukan menjadi kewenangan provinsi. “Kalau diatur urusannya saja. Bukan kelembagaannya. Jangan sampai perdais kelembagaan ini melampaui kewenangan,” ungkap dia. Lantaran tak ada titik temu, raker diskors dan dilanjutkan hari ini, Senin (26/2). Agendanya finalisasi. (kus/ila/mg1)