JOGJA – Pemprov DIJ dibuat bingung dengan keluarnya surat edaran penghentian penindakan hukum bagi angkutan sewa khusus. Padahal, pemrov melalui Dinas Perhubungan, tengah giat melakukan penindakan terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek.

Kepala Dinas Perhubungan DIJ Sigit Sapto Raharjo mengaku, masih akan menanyakan kembali surat edaran (SE) Ditjen Perhubungan Darat (Hubdar) Kemenhub kepada pemerintah pusat. “Nanti saya akan tanyakan langsung ke pihak kementerian perihal surat edaran yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Darat,” kata Sigit kepada Radar Jogja Sabtu (24/2).

SE nomor HK.202/1/9/DRJD/2018 yang diteken Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi itu menyebabkan implementasi aturan Permenhub 108/2017 tanpa penegakan hukum. Surat itu meminta agar implementasi Permenhub 108/2017 tak disertai adanya penegakan hukum bagi mobil pribadi yang dialihkan peruntukannya menjadi taksi online.

“Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” kata Sigit menirukan isi surat edaran itu. Berdasarkan surat edaran, penghentian penindakan guna menjaga situasi di lapangan agar tetap kondusif.

Pemberlakuan Permenhub 108/2017 sejatinya sudah dilakukan pada 1 November tahun lalu. Seiring situasi di lapangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan implementasi terhadap penindakan aturan baru bisa dilaksanakan pada 1 Februari tahun ini.

Meski penegakan hukum dihentikan sementara, Sigit mengatakan, pemilik angkutan sewa khusus atau taksi online tetap wajib melaksanakan substansi dari Permenhub 108/2017 seperti kuota, uji kir, serta kepemilikan SIM A Umum.

“Kan aturannya tidak dicabut, jadi tetap harus dijalankan,” kata pejabat pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ,” katanya.

Dihubungi terpisah, driver taksi online yang juga pengurus dari Front Indonesia Nurhadi menyambut surat edaran itu. Dikatakan, surat Ditjen Perhubungan Darat itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan Alinasi Driver Online Indonesia (Aliando) bersama pemerintah di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) baru-baru ini.

“Ada kesepakatan tidak ada penegakan hukum di Indonesia. Bila daerah tetap melakukan penegakan hukum, maka kita akan laporkan ke pusat,” kata Nurhadi.

Secara tegas organisasi driver online, menyatakan penolakan terhadap Permenhub 108/2017. Oleh karenanya, pihaknya diminta duduk bersama dengan instansi terkait guna merumuskan kembali aturan yang nantinya bisa mengayomi semua pihak. “Kami akan menunggu sampai dengan ada aturan baru yang lebih adil,” katanya. (bhn/laz/mg1)