JOGJA – Dalam Peraturan Daerah DIJ No 10/2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Perda Kota Jogja No 11/ 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Jogja 2015-2035, mengamanatkan lahan persawahan di Kota Jogja tidak termasuk yang harus dipertahankan. Tapi Kota Jogja memilih untuk mempertahankan sawah seluas 53,9 hektare. Itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 112/ 2017 tentang pengendalian lahan sawah beririgasi teknis.

Menurut Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja Hari Setya Wacana, Perwal tersebut untuk fungsi keberadaan lahan sawah sebagai konservasi air. “Tanah sawah dari sisi ekologis sangat bermanfaat bagi lingkungan,” ujarnya Jumat (23/2).

Dengan irigasi teknis, air yang mengalir ke sawah akan dimanfaatkan sawah di bawahnya. Jika tanah lahan sawah berubah dan menghilangkan irigasi teknisnya, akan berpengaruh ke sawah lainnya. Pengendalian lahan sawah beririgasi teknis itu berlaku selama satu tahun mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Pengendalian dilakukan dengan cara penundaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T). “Pemkot tidak hanya mengendalikan saja tanpa ada solusi. Pemkot juga bisa membeli lahan sawah itu jika akan dijual,” terangnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja Sugeng Darmanto menambahkan data yang dimilikinya masih terdapat sekitar 62 hektare lahan pertanian produktif, yang berada di wilayah kecamatan Tegalrejo, Umbulharjo, Mantrijeron, Mergangsan, dan Kotagede. Diakuinya sulit menghentikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Jogja karena tidak ada perda yang mengaturnya. “Di perda tata ruang kita persawahan sudah di nol kan. Sehingga memungkinkan untuk alih fungsi lahan. Tetapi melalui Perwal ini bisa mengendalikan supaya tidak berubah,” tuturnya. (pra/din/mg1)