MUNGKID – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Magelang gagal menyetujui Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang 2010-2030. Selama pembahasan raperda itu, masih aja beberapa hal yang belum clear. Dari 21 kecamatan di kabupaten ini harus saling menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Gagalnya diakibatkan beberapa hal. Seperti alokasi waktu pembahasan yang tidak mencukupi sebagaimana telah terjadwal dalam agenda kegiatan DPRD,” kata Juru Bicara Pansus III DPRD Kabupaten Magelang Ety Nur Faizati Senin (26/2).

Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 belum dapat disetujui bersama. Selain alasan jadwal itu, masih banyak materi raperda yang perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke pemerintah pusat. “Khususnya terkait penentuan kawasan strategis Gunung Merapi maupun kawasan strategis Candi Borobudur,” jelasnya.

Sejauh ini proses pembahasan raperda di tingkat pansus masih dalam tahap mendengarkan paparan dari eksekutif. Paparan meliputi maksud dan tujuan, latar belakang revisi raperda. Serta, penjelasan terkait kebijakan tentang arah dan strategi pola ruang. “Sehingga pembahasan belum sampai menyentuh ke substansi dari materi raperda,” urainya.

Dari total 21 kecamatan, hanya tersisa 12 kecamatan yang nantinya masih bisa dikembangkan pola ruangnya. Sedangkan sisanya sudah di-state masuk kawasan strategis Candi Borobudur maupun kawasan strategis Gunung Merapi. “Sehingga pengembangan pola ruangnya sangat terbatas karena harus mengikuti perpres itu,” ungkapnya.

Meski belum bisa menyetujui Raperda RTRW, dewan dan Pjs Bupati Magelang sudah menyetujui dua raperda lain menjadi perda. Dua raperda itu adalah Raperda Penyertaan Modal Pemkab Magelang pada PT BPD Jateng, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Isti Wahyuni, Juru Bicara Pansus I yang membahas Raperda Penyertaan Modal Pemkab Magelang pada PT BPD Jateng menyampaikan, latar belakang penyusunan raperda ini ada beberapa hal. Di antaranya amanat Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemkab Magelang pada PT BPD Jateng telah selesai dan terpenuhi tahun 2017, memperkuat struktur permodalan pada sektor perbankan.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian Tim Independen dengan mengacu Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, penyertaan modal Pemkab Magelang ke Bank Jateng dinilai layak dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, kinerja Bank Jateng selama 2 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik. Serta, mampu memperoleh laba mencapai Rp 980,8 miliar pada 2016.

Selain itu juga mampu membagikan deviden kepada pemegang saham. Seperti, tingkat kesehatan Bank Jateng Tahun 2016 tergolong sehat dan rencana strategis pengembangan produk dan Iayanan pada Bank Jateng secara umum dapat bersaing dengan bank lain.

Adapun Pansus II membahas Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sri Haryati, perwakilan dari pansus II menyatakan barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Sehingga, mampu mewujudkan pengelolaan barang yang memenuhi asas-asas pengelolaan barang. “Yaitu fungsional, kepastian hukum. transparansi, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai,” ujarnya.

Sri juga mengatakan aset milik Pemkab Magelang yang belum jelas kepemilikannya cukup banyak. Seperti bangunan sekolah, puskesmas atau fasilitas umum yang berdiri di atas tanah milih desa.

“Dengan disahkannya Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ditetapkan menjadi Perda, diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menyelesaikan persoalan itu,” katanya. (ady/laz/mg1)